Manado. Berita Nusantara 89. Sekjen Partai Hanura, Benny Rhamdani, menjalani pemeriksaan di Subdit Tipikor Polda Sulawesi Utara pada Rabu, 20 Agustus 2025. Pemeriksaan tersebut juga hadir istrinya, Sri Tanti Angkara, yang sebelumnya mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Kotamobagu.
Kasus bermula dari laporan seorang pengusaha berinisial DD. Ia menuding pasangan calon pada Pilkada Kotamobagu 2024 memiliki utang Rp10 miliar. Menurut laporan, dana tersebut untuk kebutuhan politik. Namun, hingga kini, perjanjian utang itu belum terbukti secara hukum.
Usai pemeriksaan, Benny Rhamdani menegaskan ia tidak pernah menerima uang sebagaimana laporan. Ia menyatakan, “Saya dan istri tidak pernah menerima apalagi menggunakan dana itu.” Pernyataan tersebut untuk membantah tuduhan yang berkembang.
Benny juga membantah adanya jaminan berupa aset. Ia mencontohkan sertifikat rumah miliknya yang tidak pernah jadi agunan. “Kalau benar ada utang, sertifikat saya pasti pakai. Faktanya, itu tidak pernah terjadi,” jelasnya.
Lebih jauh, Benny Rhamdani menilai tuduhan ini janggal. Ia mengungkapkan bahwa awalnya tawaran dana mereka sebut sebagai bantuan. Namun, kini berubah narasi menjadi pinjaman. “Awalnya bantuan, sekarang jadi utang. Itu yang aneh,” ungkapnya.
Penyidik : Pemeriksaan Untuk Bukti dan Saksi Terkait Benny Rhamdani
Penyidik Polda Sulut belum memutuskan hasil pemeriksaan Benny Rhamdani. Polisi menyatakan masih mengumpulkan bukti dan mendalami keterangan saksi terkait dugaan utang piutang tersebut. Penyelidikan akan terus berjalan untuk memastikan apakah benar terjadi transaksi Rp10 miliar itu.
Kasus ini menyita perhatian publik karena menyangkut nama besar dalam dunia politik. Benny Rhamdani telah lama berkecimpung di legislatif, mulai dari DPRD Sulut selama tiga periode, hingga DPD RI. Ia juga pernah menjabat Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebelum menjadi Sekjen DPP Partai Hanura.
Dugaan keterlibatan Sekjen Partai Gerindra dalam kasus utang ini menimbulkan spekulasi politik di Sulawesi Utara. Beberapa pengamat menilai penyelidikan yang transparan sangat penting. Kejelasan kasus akan menentukan persepsi publik terhadap integritas partai politik.
Polda Sulut menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan secara profesional. Polisi juga berkomitmen memeriksa semua pihak terkait agar tidak ada yang terlewat. Langkah ini penting agar dugaan terhadap Benny Rhamdani dapat terjawab dengan fakta hukum, bukan spekulasi.
Publik berharap kasus ini selesai dengan tuntas. Transparansi agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan lembaga politik. Penanganan yang terbuka akan memastikan keadilan bagi semua pihak.
Sementara itu, Partai Hanura belum memberikan keterangan resmi terkait pemeriksaan Benny Rhamdani. Namun, sejumlah kader menyatakan dukungan moral kepada Sekjen partai agar dapat menghadapi proses hukum dengan tenang.
