Jakarta, Berita Nusantara 89. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut bahwa demo yang meluas belakangan ini karena pejabat, termasuk anggota DPR, yang berbicara tanpa pertimbangan dan meremehkan masyarakat.
“Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat. Inilah yang menjadi akar masalah,” ujarnya tegas pada Jumat (29/8/2025). Pernyataan ini sebagai peringatan tegas terhadap wakil rakyat agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan kepada publik.
JK juga menyoroti bahwa demo yang berlangsung sejak Senin (25/8/2025)—khususnya menyusul insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan akibat kendaraan taktis—seharusnya menjadi pelajaran penting bagi semuanya. “Tentunya bagi para pejabat dan anggota DPR untuk menahan diri, hal ini harus menjadi pelajaran yang besar,” tambahnya.
Sebagai bagian dari seruannya, JK meminta masyarakat juga untuk menjaga ketertiban demi keberlangsungan ekonomi. Ia menyampaikan konsep sederhana: kerusuhan yang meluas bisa menghambat aktivitas ekonomi, menurunkan pendapatan, dan berdampak signifikan pada kehidupan keluarga. “Jika kota bergejolak seperti ini, kehidupan ekonomi bisa berhenti dan pendapatan masyarakat terganggu,” katanya dengan nada prihatin.
JK menyadari bahwa warga, termasuk komunitas pengemudi ojek online, berhak menunjukkan kemarahan atas kejadian tragis tersebut. Namun, menurutnya, semangat itu harus dengan kesadaran agar demonstrasi tidak membuat situasi semakin memburuk. “Kita memahami kemarahan mereka… tapi apabila kota terus bergejolak, pekerjaan akan terganggu,” jelasnya.
JK : Demo Memiliki Konsekuensi Ekonomi, Harus Tahan Diri
Tak hanya menyampaikan pesan kepada DPR dan masyarakat luas, JK juga menekankan pentingnya setiap individu menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Ia mengingatkan bahwa ketidaktertiban yang merajalela akan menimbulkan konsekuensi luas secara sosial maupun ekonomi. “Masalah seperti ini merembet ke banyak hal—kita semua bisa terkena dampaknya,” pungkas JK.
Aksi demonstrasi yang terjadi awal pekan ini oleh kritik terhadap tunjangan besar bagi DPR, termasuk isu tunjangan rumah senilai puluhan juta per bulan. Respons beberapa anggota DPR atas kritik itu menambah panas suhu politik—salah satunya komentar dari Anggota DPR yang menyebut pihak yang menuntut pembubaran DPR sebagai “tolol,” yang semakin menyulut kemarahan publik.
Dengan pandangannya, JK menegaskan bahwa demonstrasi seperti ini bukan semata soal fasilitas atau kritik, melainkan cerminan dari ketegangan antara wakil rakyat dan masyarakat. Ia berharap peristiwa ini menjadi momentum introspeksi bagi DPR dan pelajaran agar komunikasi politik lebih manusiawi dan penuh rasa hormat.
