Jakarta, Berita Nusantara 89. Demonstrasi besar berlangsung sejak Senin, 25 Agustus 2025, awalnya oleh buruh yang menuntut perbaikan ketenagakerjaan. Selanjutnya mengenai perlawanan terhadap rencana kenaikan tunjangan fantastis bagi anggota DPR.
Awal Demonstrasi : Isu Buruh dan Tunjangan DPR
Demonstrasi damai di depan Gedung DPR/MPR RI. Massa, termasuk buruh, pelajar, mahasiswa, pedagang, dan pengemudi ojek online. Pendemo menyerukan penolakan terhadap outsourcing, upah murah, serta tunjangan rumah anggota DPR yang berlebihan (sekitar Rp 50 juta per bulan). Perhatian meningkat ketika massa yang tidak puas mulai merangsek pagar dan memicu bentrokan dengan aparat menggunakan gas air mata serta water cannon.
Insiden Ojol Tewas Memantik Amarah
Pada 27 Agustus, kericuhan meningkat saat seorang pengemudi ojek online bernama Affan tewas terlindas kendaraan taktis Brimob. Video tragedi itu menyebar cepat dan menjadi pemicu baru eskalasi. Solidaritas publik memuncak, menggencarkan tuntutan keadilan dan pengusutan terhadap aparat.
Aksi Demonstrasi Meluas ke Berbagai Daerah
Hingga 28–29 Agustus, demo tidak hanya terjadi di Jakarta. Ribuan massa menyebar ke kota lain seperti Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, bahkan hingga kediaman pejabat. Gelombang ini memperluas isu dari DPR hingga menekan pihak kepolisian.
Kerusuhan, Pembakaran, dan Penjarahan
Demo kian memanas dan rusuh. Infrastruktur publik seperti halte TransJakarta, barrier jalan, dan gedung pemerintah terbakar. Di beberapa kota, seperti Makassar, gedung DPRD terbakar saat rapat berlangsung, hingga memakan korban jiwa. Di Surabaya, massa merusak dan membakar Gedung Grahadi Surabaya.
Bahkan rumah anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, serta figur publik lainnya menjadi sasaran penjarahan—barang mewah hingga dokumen penting raib dalam sekejap. Penjarahan ini buntut dari pernnyataan mereka yang setuju dengan kenaikan tunjangan DPR. Selanjutnya masyarakat menghujat mereka karena merendahkan rakyat,
Reaksi Pemerintah dan Aparat
Presiden menegaskan bahwa aspirasi damai harus kita hormati, namun tindakan anarkis maupun yang mengarah ke makar tidak ada toleransi. Pemerintah menetapkan moratorium kunjungan kerja, mengevaluasi tunjangan DPR, dan aparat agar menindak tegas pelaku kerusuhan. Pihak kepolisian menyatakan akan menindaklanjuti semua laporan penjarahan dan kerusakan serta menahan pihak yang melanggar hukum.
Demo merusak citra politik dan menimbulkan kerugian materiil serta psikologis. Akses transportasi lumpuh, mal dan sekolah tutup lebih awal, warga ketakutan, sementara dialog politik menjadi sulit. Media sosial membanjiri kritik terhadap seksualisme dan lemahnya pengamanan kalian-pemerintahan.
