Jakarta, Berita Nusantara 89. Mantan Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Purbaya Yudhi Sadewa dan Sri Mulyani Indrawati memiliki mazhab ekonomi yang berbeda. Meski begitu, ia tetap optimistis bahwa Purbaya mampu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Selanjutnya Purbaya telah menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan di kabinet baru Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Jokowi, ia sudah cukup mengenal Purbaya sejak lama dan menilai kinerjanya tidak perlu ragu lagi. Jokowi menekankan bahwa meski pendekatan kebijakan antara Purbaya dan Sri Mulyani berbeda, hal itu bukan berarti salah satunya lebih baik dari yang lain. “Mereka punya aliran ekonomi masing-masing, tetapi keduanya sama-sama bertujuan untuk menjaga perekonomian tetap stabil,” ujar Jokowi.
Sehari setelah pengumuman pergantian menteri, pasar modal menunjukkan respons positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak menguat, sementara nilai tukar rupiah juga menunjukkan penguatan. Menurut Jokowi, kondisi ini menandakan bahwa pasar menerima keputusan Presiden Prabowo dalam menunjuk Purbaya sebagai Menteri Keuangan.
Jokowi menambahkan bahwa stabilitas pasar sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Ia berharap momentum positif ini bisa terus berlanjut sehingga arus investasi ke Indonesia tetap terjaga.
Sri Mulyani : Pendekatan Ekonomi Fiskal Ketat
Sri Mulyani dengan pendekatan ekonomi yang ketat pada sisi fiskal. Selama menjabat, ia menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran, disiplin fiskal, dan menjaga rasio utang agar tetap terkendali.
Sementara itu, Purbaya dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Ia lebih condong ke arah kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan likuiditas, intervensi pasar, dan memperkuat daya beli masyarakat. Perbedaan mazhab inilah yang Jokowi sebut sebagai sesuatu yang wajar dalam dunia ekonomi.
“Setiap ekonom punya aliran berpikir sendiri. Yang penting adalah hasil akhirnya bisa menjaga kestabilan, meningkatkan pertumbuhan, dan memberi manfaat untuk rakyat,” kata Jokowi.
Hak Prerogatif Presiden
Jokowi juga menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Dengan demikian, keputusan Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan adalah kewenangan penuh presiden. Jokowi menilai langkah tersebut sebagai bagian dari strategi pemerintahan dalam menghadapi tantangan global.
Menurutnya, siapa pun yang menjabat sebagai Menteri Keuangan harus siap menghadapi kondisi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian. Mulai dari perlambatan global, fluktuasi harga komoditas, hingga dinamika geopolitik yang berpengaruh terhadap perekonomian nasional.
Jokowi berharap Purbaya mampu melanjutkan kinerja baik Sri Mulyani dalam menjaga fondasi ekonomi Indonesia. Ia juga menekankan bahwa masyarakat akan menilai langsung sejauh mana kebijakan baru yang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari.
“Yang terpenting adalah keberlanjutan dan hasil. Kita ingin ekonomi tetap tumbuh, investasi terus masuk, dan rakyat mendapatkan manfaat nyata,” tutup Jokowi.
