Jakarta, Berita Nusantara 89. Asosiasi pengemudi ojek online, Garda Indonesia, kembali melakukan aksi demo hari ini dengan membawa sejumlah tuntutan penting kepada pemerintah. Aksi ini terutama untuk Presiden dan DPR, serta menyoroti kinerja Menteri Perhubungan yang tidak responsif terhadap keluhan para driver.
Unjuk rasa ini akan berlangsung di depan Gedung DPR RI. Anggota Garda Indonesia memperkirakan ribuan pengemudi ojol, termasuk kurir dan juga mahasiswa dari organisasi kemahasiswaan, akan berpartisipasi. Aksi demo ketidakpuasan atas regulasi transportasi online, besaran potongan oleh aplikator, serta insiden-insiden yang mengakibatkan korban dari kalangan pengemudi.
Tujuh Tuntutan Utama Demo Ojol
Garda Indonesia menyampaikan tujuh tuntutan sebagai berikut:
- Pengesahan RUU Transportasi Online.
Mereka mendesak agar Rancangan Undang-undang untuk transportasi online segera masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional untuk tahun 2025–2026. - Potongan Aplikator 10 Persen.
Tuntutan ini meminta agar besaran potongan aplikator atas jasa pengemudi sebesar 10 persen, tanpa ruang tawar yang merugikan. - Regulasi Tarif Antar Barang dan Makanan.
Karena biaya antar barang dan makanan sangat variatif, tuntutan ini bertujuan agar tarif tersebut secara adil agar tidak memberatkan pengemudi. - Audit atas Potongan 5 Persen.
Garda meminta adanya audit investigatif terhadap potongan 5 persen dari pendapatan pengemudi oleh aplikator, untuk memastikan transparansi dan keadilan. - Penghapusan Skema yang Merugikan dari Aplikator.
Termasuk di antaranya skema slot, sistem multi-order tidak adil, member berbayar, dan program-program lain yang membebani pengemudi secara tidak proporsional. - Pencopotan Menteri Perhubungan.
Salah satu tuntutan yang paling menonjol adalah meminta agar Presiden mencopot Menteri Perhubungan saat ini. Menteri lebih berpihak pada ekosistem aplikator dan tidak memperhatikan kondisi nyata para driver. - Pengusutan Kasus Kematian Pengemudi.
Tuntutan agar aparat kepolisian menyelidiki tuntas kematian pengemudi di Jakarta dan Makassar, yang terjadi dalam kericuhan demonstrasi bulan Agustus 2025.
Dalam rilisnya, Ketua Garda menyebut bahwa ketidakadilan para driver telah lama mengabaikannnya. Mereka berharap demo ini mendorong pemerintah agar lebih responsif, pro-rakyat, dan segera mengambil langkah nyata. Khususnya, tuntutan ganti Menteri Perhubungan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola regulasi transportasi online yang selama ini berat sebelah.
Aksi hari ini menjadi salah satu momen penting dalam dinamika hubungan antara pemerintah, aplikator, dan para pengemudi transportasi online. Bila pemerintah dan DPR mengabaikan tuntutan-tuntutan ini, potensi ketidakpuasan makin meluas dan tekanan publik dapat meningkat. Di sisi lain, implementasi regulasi yang adil dan transparan juga akan menguatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan transportasi digital di Indonesia.
