Jakarta, Berita Nusantara 89. Pemerintah bersama DPR menyepakati defisit APBN 2026 naik dari 2,48% menjadi 2,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Keputusan ini menuai sorotan karena akan menambah beban fiskal negara. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelebaran defisit APBN 2026 tidak perlu menimbulkan kekhawatiran.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut bukan sekadar pengeluaran tambahan, melainkan strategi untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi. Purbaya menekankan bahwa defisit tetap berada pada level aman dan dapat menngelolanya melalui mekanisme pembiayaan yang jelas.
Alokasi Anggaran untuk Daerah Jadi Prioritas
Salah satu faktor utama naiknya defisit APBN 2026 adalah peningkatan Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah menaikkan anggaran TKD dari Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun.
Kenaikan TKD ini dapat memberi ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. Selain itu, langkah ini juga untuk meringankan masyarakat yang terbebani lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di beberapa wilayah.
Purbaya menyebut, dengan tambahan anggaran daerah, pemerintah ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa membebani rakyat dengan pajak berlebihan.
Strategi Pembiayaan Defisit APBN 2026
Meningkatnya defisit akan otomatis membutuhkan pembiayaan tambahan. Menurut Purbaya, pemerintah menyiapkan dua strategi utama. Pertama, penerbitan surat utang negara. Kedua, penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai alternatif pembiayaan.
Investor menilai masih memandang positif prospek ekonomi Indonesia. Hal ini tercermin dari minat tinggi terhadap instrumen utang negara. Purbaya menegaskan bahwa meski defisit lebih lebar, kepercayaan investor tetap kuat sehingga stabilitas fiskal dapat terjaga.
Purbaya: Defisit Bukan Hal yang Menakutkan
Kekhawatiran publik terhadap pelebaran defisit APBN 2026, Purbaya menjawabnya dengan optimisme. Ia menilai, selama pembiayaan secara terukur, justru defisit bisa menjadi alat mendorong pertumbuhan.
“Defisit bukan sesuatu yang menakutkan. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya agar memberi dampak positif,” ujarnya.
Purbaya menambahkan, dengan dukungan anggaran yang lebih besar, pemerintah daerah dapat lebih aktif menggerakkan pembangunan, menjaga stabilitas, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
APBN 2026 Jadi Instrumen Pertumbuhan Ekonomi
Secara keseluruhan, pelebaran defisit ini tidak bisa dipandang hanya dari sisi angka. Pemerintah ingin memastikan kebijakan fiskal tetap pro-rakyat dengan menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan beban pajak masyarakat.
Dengan tambahan belanja negara, peningkatan TKD, serta strategi pembiayaan yang terukur, APBN 2026 mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat kepercayaan pasar.