Ponorogo, Berita Nusantara 89. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menyasar Bupati Ponorogo.
Pada Jumat, 7 November 2025, lembaga antirasuah tersebut mengamankan Sugiri Sancoko. KPK mengamankan Bupati Ponorogo bersama sejumlah pihak lain yang terlibat dalam praktik suap terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Penangkapan ini tersebut terjadi di beberapa lokasi di wilayah Ponorogo. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan adanya OTT terhadap Bupati Ponorogo tersebut. Ia menyebut, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sugiri dan beberapa pihak lain yang turut terkait.
“Benar, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Timur. Beberapa pihak, termasuk kepala daerah, saat ini sedang menghadapi pemeriksaan untuk klarifikasi lebih lanjut,” ujar Ali.
KPK : Mengamankan 13 Orang Dalam OTT Bupati Ponorogo
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan keterangan terkait OTT Bupati Ponorogo ini. Kemudian KPK menyampaikan telah mengamankan sejumlah uang tunai dan mengamankan total 13 dalam OTT. Selanjutnya 7 orang telah ada di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
“Tim mengamankan sejumlah uang tunai dalam. Tujuh orang telah tiba di Gedung Merah Putih,” ujarnya
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum terhadap Bupati Ponorogo dan para pihak. Jika bukti permulaan yang cukup, mereka akan segera tersangka dan dengan konstruksi perkaranya kepada publik
OTT KPK ini terkait suap dalam proses mutasi dan promosi jabatan di Pemkab Ponorogo, sebuah praktik yang sering menjadi pintu masuk korupsi di tingkat pemerintahan daerah.
KPK Juga Mengamankan Sekda, Direktur RSUD Hingga Adik Sugiri Sancoko
Sugiri tiba di Gedung KPK pada pukul 08.10 WIB. KPK juga membawa Sekda Ponorogo, Direktur RSUD, Kabid Mutasi Setda dan Tiga Pihak lainnya. ” Pihak terkait yaitu Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda dan tiga lainnya. Salah satunya adik dari Bupati Ponorogo,” kata Budi.
Sementara itu, situasi di Ponorogo menjadi perhatian publik. Warga berharap agar proses hukum berjalan transparan tanpa intervensi politik. Sejumlah tokoh masyarakat juga menyayangkan peristiwa ini, mengingat Sugiri sebagai sosok yang cukup aktif mendorong pembangunan daerah dan inovasi pelayanan publik.
