Jakarta, Berita Nusantara 89. Rencana pembatasan game online seperti PUBG Mobile mencuat setelah insiden ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta Utara. Peristiwa tersebut memicu perhatian publik dan pemerintah terhadap dampak permainan daring terhadap perilaku remaja.
Pemerintah tengah menimbang langkah-langkah pengawasan dan pembatasan game online yang berpotensi menimbulkan efek negatif, terutama bagi anak-anak dan pelajar. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan. Lebih jauh, presiden ingin agar ada kajian mendalam mengenai dampak sosial game online terhadap generasi muda.
“Kita sedang mencari solusi terbaik agar pengaruh buruk game online bisa minimal. Pembatasan mungkin perlu, tapi harus dengan edukasi,” ujar Prasetyo di Jakarta.
Pembatasan PUBG Menurut Pakar Pendidikan
Menanggapi hal ini, Holy Ichda Wahyuni, pakar pendidikan anak dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, menilai kebijakan pembatasan perlu pendekatan edukatif, bukan semata larangan. Ia menekankan pentingnya literasi digital dan pengawasan aktif dari orang tua serta pihak sekolah. Penting agar anak memahami batasan dan risiko dari bermain game secara berlebihan.
Menurut Holy, game seperti PUBG memiliki daya tarik tinggi karena mengandung unsur kompetisi dan aksi. Hal tersebut dapat menstimulasi adrenalin dan rasa puas ketika pemain menang, namun juga berpotensi menanamkan perilaku agresif bila tidak terkendali. “Dalam teori pembelajaran sosial Albert Bandura, anak bisa meniru perilaku yang terlihat mendapatkan reward di dalam game, termasuk kekerasan,” jelasnya.
Namun, Holy juga menegaskan bahwa tidak semua dampak game bersifat negatif. Jika bermain dengan pengawasan dan durasi wajar game online dapat melatih kemampuan. Lebih jauh seperti problem solving, kerja sama tim, serta koordinasi mata dan tangan. Karena itu, ia menilai bahwa literasi digital dan pendampingan orang tua jauh lebih efektif daripada pelarangan total.
Ia menambahkan, sekolah memiliki peran besar dalam menanamkan pemahaman literasi digital dan literasi emosional. Dua hal penting agar siswa mampu mengelola emosi, memahami konsekuensi dari perilaku dunia virtual, serta tidak meniru hal negatif dari permainan. “Sekolah perlu menjadi ruang edukasi digital, bukan hanya tempat belajar akademik,” tutur Holy.
Sambutan Baik Orang Tua
Sementara itu, sejumlah orang tua menyambut baik rencana pembatasan game online, namun berharap pemerintah tidak sekadar membuat aturan tanpa edukasi yang jelas. Mereka menilai pendekatan yang kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan keluarga adalah kunci utama dalam melindungi anak dari pengaruh buruk dunia digital.
Pemerintah saat ini masih mengkaji bentuk pembatasan, termasuk kemungkinan pembatasan usia dan waktu bermain bagi pengguna game daring. Wacana ini juga akan melibatkan kementerian terkait seperti Kominfo dan Kementerian Pendidikan, agar kebijakan yang tidak merugikan industri game nasional yang sedang berkembang pesat.
Perdebatan soal dampak game online seperti PUBG kembali menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebebasan hiburan dan tanggung jawab sosial. Banyak pihak berharap kebijakan yang dibuat tidak hanya fokus pada sisi negatif, tetapi juga memaksimalkan potensi positif game sebagai sarana pendidikan dan pengembangan keterampilan generasi muda.
