Kuala Lumpur, Berita Nusantara 89. Polemik naturalisasi palsu tujuh pemain asing yang memperkuat Timnas Malaysia kembali memanas setelah muncul dugaan kolusi. lebih jauh dugaan kolusi Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM), agen pemain, dan sejumlah pejabat terkait proses administrasi kewarganegaraan.
Kasus naturalisasi palsu ini menjadi sorotan besar setelah FIFA menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 12 bulan kepada 7 pemain. Meraka terbukti menggunakan dokumen leluhur tidak valid. Mereka adalah Gabriel Palermo, Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel, dan Imanol Machuca.
Keterlibatan Pemerintah Dalam Naturalisasi Palsu Timnas Malaysia
Skandal naturalisasi palsu tersebut bermula dari pemeriksaan FIFA yang menemukan kejanggalan pada dokumen garis keturunan para pemain saat proses naturalisasi. Dokumen akta kelahiran kerabat yang seharusnya menjadi bukti sah sering kali tidak sesuai dengan data resmi dari negara asal mereka. Ada dugaan beberapa memanipulasi dokumen setelah berada dalam proses administrasi untuk pengajuan naturalisasi palsu.
LSM antikorupsi Malaysia, C4 Centre, menjadi pihak yang paling vokal mendesak pemerintah membuka seluruh jalur proses naturalisasi tersebut. CEO C4 Centre, Pushpan Murugiah, menuntut Menteri Dalam Negeri Malaysia melakukan klarifikasi. Menurutnya, domain kewarganegaraan dan paspor adalah di Kementerian Dalam Negeri. FAM tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam urusan seperti ini.
“Menteri Dalam negeri wajib menjelaskan bagaimana mereka menerima kewarganegaraan dengan dokumen utama yang tidak jelas. Juga penjelasan pemalsuan akta kelahiran oleh FAM,” ujarnya.
“Jadi, bagaimana mereka bisa memenuhi persyaratan ini ?” imbuhnya
Mereka menilai proses “super cepat” para pemain sangat tidak wajar karena rata-rata naturalisasi di Malaysia membutuhkan pemeriksaan dokumen yang detail, terutama pada aspek asal-usul keluarga calon warga negara. Namun, tujuh pemain tersebut melewati tahap verifikasi dengan kecepatan yang tidak lazim.
CEO C4 Centre menyebut ada kemungkinan terjadinya persekongkolan antara pejabat tertentu dan FAM untuk mempercepat persetujuan tanpa pemeriksaan mendalam. Menurut lembaga tersebut, proses seperti ini tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan pihak yang memiliki kewenangan administrasi di tingkat nasional. Karena itu, mereka meminta pemerintah membuka seluruh data internal agar masyarakat mengetahui apakah ada keputusan yang di luar prosedur.
Di sisi lain, FIFA menegaskan bahwa sebagian pemain bahkan tidak membaca dokumen yang atas nama mereka. Dugaan manipulasi kuat mengarah pada pihak internal federasi atau perantara yang mengurus seluruh administrasi. Beberapa pemain mengaku hanya menandatangani berkas tanpa mengetahui isi atau perubahan apa pun yang tercantum di dalamnya.
Juga Melibatkan Agen Pemain
Salah satu aspek penting yang turut tersorot adalah peran agen pemain asing menjadi penghubung utama antara pemain dan federasi. Agen tersebut menawarkan paket “naturalisasi cepat” yang melibatkan jaringan luas, termasuk orang dalam yang mampu mempercepat verifikasi. Keterlibatan agen inilah yang kini menjadi perhatian besar penyelidik internal dan eksternal.
FAM sendiri sedang mengalami tekanan besar setelah Sekretaris Jenderal mereka diskors sebagai bentuk tindak lanjut awal dari penyelidikan. Federasi mengklaim bahwa kesalahan berasal dari prosedur administratif dan bukan atas niat untuk curang. Namun FIFA menolak alasan tersebut dan menyebut bahwa manipulasi terjadi secara sistematis dan terorganisir.
Skandal ini juga berdampak pada para pemain yang kini mempertimbangkan langkah hukum. Beberapa di antaranya siap menuntut kompensasi terhadap FAM karena merasa menjadi korban tanpa pengetahuan mereka. Karier dan reputasi para pemain tersebut juga ikut tercoreng setelah sanksi FIFA.
Reaksi publik Malaysia pun terbelah. Banyak yang menuntut investigasi tuntas dan perubahan besar di tubuh FAM, sementara sebagian lainnya menilai skandal ini sebagai bukti bahwa sistem naturalisasi di negara tersebut masih memiliki celah besar yang mudah dimanfaatkan. Pemerintah kini ditekan untuk mengambil langkah serius demi menjaga integritas sepak bola nasional.
