Jakarta, Berita Nusantara 89. Presiden Prabowo Subianto mengundang menteri-Kapolrike Hambalang untuk menghadiri rapat terbatas hari ini. Lebih jauh, rapat untuk membahas agenda strategis satgas penertiban kawasan hutan hingga penertiban kawasan pertambangan. Sekretariat Kabinet melalui akun instagram resminya mengunggah pertemuan tersebut, Minggu (23/11/2025).
Selanjutnya rapat berlangsung lebih dari empat jam. Pertemuan tertutup dan fokus pada pembahasan penertiban kawasan hutan serta pemberantasan praktik tambang ilegal yang semakin marak di berbagai daerah. “Pertemuan berlangsung sejak siang hingga malam ini, membahas agenda strategis,” tulis unggahan tersebut.
Hadir dalam rapat sejumlah pejabat strategis, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Turut hadir juga Menteri Luar Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara.
Selain para menteri, hadir pula Jaksa Agung, Kapolri, serta Panglima TNI. Kehadiran pejabat lengkap lintas sektor ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin menuntaskan persoalan hutan dan tambang ilegal melalui pendekatan terpadu.
Komitmen Presiden Menjalankan Amanat Pasal 33 UUD 1945
Dalam keterangan resmi, Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa Presiden meminta laporan perkembangan terbaru mengenai masalah kawasan hutan negara yang masih banyak mengalami pelanggaran.
Rapat membahas hasil dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Kemudian Penertiban kawasan pertambangan. Lebih jauh, aktivitas tambang ilegal yang merugikan negara, merusak lingkungan, serta menimbulkan gangguan sosial juga menjadi sorotan utama.
Selain itu, membahas juga konsekuensi hukum atas pelanggaran dan aktivitas ilegal kehutanan dan pertambangan. Kemudian penanganan kawasal ilegal. Lebih jauh, kawasan-kawasan yang selama ini sulit terjangkau oleh aparat.
Dalam rapat, Presiden menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945. Bahwa penggunaan kekayaan alam di Indonesia dalam penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat.
Keterlibatan TNI dan Polri dalam rapat ini menunjukkan bahwa aspek keamanan menjadi bagian penting dalam pemberantasan tambang ilegal. Pemerintah menilai operasi tersebut sering kali melibatkan jaringan terorganisir, sehingga membutuhkan pengawasan dan penindakan yang lebih kuat.
Pertemuan di Hambalang menjadi sinyal politik bahwa Prabowo ingin menata kembali pengelolaan sumber daya alam dan menjaga kedaulatan lingkungan. Selain itu, pemerintah berupaya membangun sinergi lintas lembaga untuk memastikan bahwa langkah penegakan hukum tidak hanya berjalan di atas kertas, melainkan secara nyata.
Dengan agenda padat dan pembahasan yang intens, rapat ini menandai awal dari rangkaian kebijakan yang lebih ketat dalam menjaga hutan negara sekaligus memberantas aktivitas tambang ilegal. Pemerintah memastikan bahwa pemulihan aset negara dan perlindungan lingkungan akan menjadi prioritas dalam beberapa waktu ke depan.
