Pati, Berita Nusantara 89. Ketegangan antara warga dan pemerintah daerah semakin meningkat setelah Bupati Pati menetapkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Kebijakan ini memicu gelombang penolakan luas dari masyarakat yang merasa terbebani secara ekonomi.
Bupati Pati : 50 ribu Orang Jika Serius Demo !!!!
Alih-alih menanggapi keluhan warga dengan pendekatan dialog, bupati justru mengeluarkan pernyataan yang menyulut emosi publik. Ia menantang warga untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran, bahkan menyebut angka 50 ribu peserta sebagai bentuk keseriusan jika memang ingin memprotes kebijakan tersebut.
Menanggapi tantangan tersebut, sejumlah tokoh masyarakat dan kelompok sipil langsung merespons. Mereka mengorganisasi aksi demonstrasi yang akan berlangsung pada 13 dan 14 Agustus mendatang. Rencana ini bukan sekadar gertakan. Sejumlah warga mulai mengumpulkan dan mempersiapkan logistik seperti air mineral dan konsumsi di berbagai titik.
Di beberapa truk pengangkut logistik, terlihat tulisan sindiran keras seperti “Bupati Arogan” dan “Bupati Penipu”. Sementara itu, warga juga mulai memasang spanduk dan tulisan protes di sekitar rumah dan tempat umum. Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menolak secara diam-diam, melainkan berani menyuarakan pendapat terbuka.
Pemerintah Bertahan dengan Alasan Pembangunan
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap bersikukuh bahwa kebijakan ini penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Mereka menilai, selama ini pendapatan dari sektor PBB-P2 tergolong rendah, jauh di bawah kabupaten tetangga. Karena itulah, penyesuaian tarif perlu untuk mendukung berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan hingga fasilitas kesehatan.
Meski begitu, banyak warga menilai alasan tersebut tidak dengan proses sosialisasi yang layak. Pemerintah tidak transparan dalam menjelaskan dasar perhitungan kenaikan pajak. Selain itu, sejumlah warga mengaku tidak pernah terlibat dalam forum konsultasi publik terkait rencana ini.
Tidak hanya dari kalangan masyarakat umum, kritik juga datang dari akademisi dan pengamat kebijakan publik. Mereka menilai pendekatan yang bupati Pati dalam menanggapi keresahan masyarakat tidak mencerminkan sikap pemimpin yang mengayomi.
Lebih lanjut, tantangan untuk mengerahkan puluhan ribu demonstran sangat provokatif dan memperburuk suasana. Seharusnya, pemerintah membuka ruang dialog agar dapat mengambil keputusan yang tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
Jika tidak, konflik ini bisa berujung pada instabilitas sosial di tingkat lokal. Warga yang kecewa bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin daerah. Terlebih, menjelang pelaksanaan aksi, opini publik semakin kuat menyuarakan perlawanan terhadap kebijakan pajak ini.
Sebagian warga menyebut bahwa kenaikan pajak yang drastis justru akan mendorong terjadinya tunggakan dan menurunkan daya beli masyarakat. Pada akhirnya, tujuan pembangunan bisa gagal tercapai jika tidak ada dukungan publik.
Melihat perkembangan terbaru, pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis. Pembukaan ruang diskusi dengan tokoh masyarakat dan pengkajian ulang kebijakan bisa menjadi solusi damai. Tanpa itu, potensi konflik akan terus berkembang dan mengganggu stabilitas daerah.
Pemerintahan yang sehat seharusnya menjadikan suara rakyat sebagai pijakan utama, bukan justru menantangnya dengan pernyataan yang berpotensi memperkeruh keadaan.
