Pati, Berita Nusantara 89. Bupati Pati, Sudewo, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Kedatangannya menandai proses pemeriksaan lanjutan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret orang nomor satu di Kabupaten Pati itu.
KPK Mengamankan Sudewo usai menjalani pemeriksaan awal di wilayah Jawa Tengah. Setibanya di Gedung KPK, ia petugas mengawal ketat dan langsung masuk ke dalam gedung untuk menjalani pemeriksaan. Tidak ada pernyataan kepada awak media, baik terkait kasus yang menjeratnya maupun kondisi setelah OTT.
Operasi tangkap tangan tersebut sebagai bagian dari upaya KPK dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Berdasarkan informasi yang berkembang, OTT itu berkaitan dengan praktik suap atau pungutan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa. Jabatan seperti sekretaris desa, kepala urusan, hingga kepala seksi di sejumlah desa di Kabupaten Pati.
OTT Bupati Pati : KPK Amankan 2 Camat dan 3 Kepala Desa
Dalam rangkaian operasi tersebut, penyidik KPK tidak hanya mengamankan Sudewo, tetapi juga beberapa pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan perkara. Selain itu, penyidik turut menyita uang tunai dalam jumlah besar yang merupakan bagian dari transaksi ilegal terkait pengisian jabatan tersebut. Uang tersebut kini sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terseret perkara korupsi melalui mekanisme operasi tangkap tangan. KPK menilai OTT masih menjadi salah satu metode efektif untuk mengungkap praktik korupsi yang berlangsung secara tertutup dan sistematis, terutama yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik.
Hingga saat ini, KPK masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Status hukum Sudewo maupun pihak-pihak lain belum secara resmi. Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan intensif sebelum menentukan apakah para pihak tersebut akan menjadi tersangka atau bebas.
Pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK agar dapat mengungkap secara lebih jelas konstruksi perkara, termasuk peran masing-masing pihak, aliran dana, serta mekanisme dugaan suap yang terjadi. Penyidik juga akan menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa di wilayah lain atau keterlibatan pihak tambahan.
Kasus yang menjerat Bupati Pati ini kembali menjadi sorotan publik dan memicu keprihatinan terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masyarakat berharap proses hukum dapat berjalan secara transparan dan profesional. Serta menjadi pelajaran penting bagi pejabat publik agar tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangan.
