Jakarta, Berita Nusantara 89. Wamenaker, Immanuel Ebenezer, menjadi sorotan publik setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK pada 20 Agustus 2025. Kasus ini terkait dugaan pemerasan dalam sertifikasi K3 terhadap sejumlah perusahaan.
Selain proses hukum yang berjalan, publik juga menyoroti soal gaji wamenaker, Immanuel Ebenezer. Berdasarkan aturan resmi, gaji pokok wakil menteri sebesar 85 persen dari tunjangan jabatan menteri. Tunjangan menteri sendiri sebesar Rp13,6 juta per bulan. Dengan perhitungan itu, gaji pokok wamenaker sekitar Rp11,56 juta setiap bulan.
Tidak hanya itu, wakil menteri juga berhak atas tunjangan rumah jabatan. Jika negara tidak menyediakan rumah dinas, pejabat memperoleh uang tunjangan rumah sebesar Rp35 juta per bulan. Dengan demikian, total penerimaan gaji wamenaker bisa mencapai lebih dari Rp46 juta per bulan.
Dalam sebuah podcast pada Mei 2025, Immanuel Ebenezer bahkan sempat menyampaikan bahwa total gajinya tidak lebih dari Rp46 juta. Ia menyebut gaji pokok hanya Rp11 juta dan tunjangan rumah Rp35 juta. Dengan nada satir, ia menyinggung bahwa jika ingin tambahan penghasilan, seseorang harus “pintar-pintar nyopet”. Pernyataan itu kini kembali menjadi persoalan setelah dia terseret kasus dugaan korupsi.
Sorotan Publik Dalam OTT Wamenaker
Kasus yang menimpa Immanuel Ebenezer menimbulkan ironi. Di satu sisi, ia mengakui gaji sebagai wamenaker sudah cukup untuk kebutuhan hidup. Namun, di sisi lain, ia tetap terjerat dalam OTT KPK.
Penyidik KPK menyita berbagai barang mewah, mulai dari kendaraan roda empat, sepeda motor gede, hingga uang tunai dalam jumlah besar. Fakta ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai gaya hidup dan integritas pejabat negara.
Sejumlah pihak menilai gaji wamenaker sebenarnya sudah memadai. Dengan penghasilan lebih dari Rp46 juta per bulan, seorang pejabat mestinya dapat hidup layak tanpa perlu mencari tambahan dari jalur yang tidak sah. Kritik juga datang dari serikat pekerja dan pengamat politik yang menyoroti rendahnya moralitas pejabat, bukan soal besar kecilnya gaji.
Banyak kalangan menegaskan bahwa gaji tinggi tidak serta merta menjamin pejabat bebas dari godaan korupsi. Kasus Immanuel Ebenezer menjadi bukti nyata bahwa integritas pribadi dan penegakan hukum lebih menentukan daripada angka penghasilan.
Kini, publik menanti proses hukum terhadap Immanuel Ebenezer. Kasus ini juga harus menjadi peringatan bagi pejabat lain agar tidak menyalahgunakan jabatan. Gaji wamenaker yang sudah cukup besar seharusnya menjadi motivasi untuk bekerja lebih profesional dan menjaga amanah rakyat.
