PP Polri : Kedudukan Polri di Bawah Presiden Strategis

Berita629 Dilihat

Jakarta, Berita Nusantara 89. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Jenderal Pol. (Purn) Bambang Hendarso Danuri, menegaskan komitmen purnawirawan untuk setia dan loyal almamater. Loyalitas tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus wujud pengabdian berkelanjutan kepada bangsa dan negara. Lebih jauh, meskipun para anggota telah memasuki masa purna tugas.

Ketua Umum dalam Munas VI Purnawirawan Polri, menekankan pentingnya menjaga marwah dan kehormatan Korps Bhayangkara. “Purnawirawan tetap loyal menjaga marwah korps,” tegasnya, Jumat (30/01/2026).

Ia mengingatkan agar seluruh purnawirawan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan citra Polri atau menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Menurutnya, sikap dan perilaku purnawirawan tetap menjadi sorotan publik dan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian.

Para purnawirawan memiliki peran strategis sebagai penyangga moral dan sumber keteladanan bagi anggota yang masih aktif. Pengalaman panjang selama bertugas di kepolisian dapat menjadi modal untuk memberikan masukan konstruktif, sekaligus memperkuat soliditas internal Polri. Terutama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Wakapolri : Polri Dibawah Presiden adalah Fondasi Strategis Ketatanegaraan

Sementara Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo, turut menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan fondasi strategis sistem ketatanegaraan. Posisi tersebut memberikan kejelasan komando dan memperkuat efektivitas pengambilan keputusan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

“Ini Energi besar bagi jajaran untuk terus menjalankan transformasi menyeluruh. Kedudukan di bawah Presiden sebagai fondasi strategis,” tegasnya,

Menurut Wakapolri, struktur kelembagaan ini sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, posisi Polri di bawah Presiden juga memudahkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Khususnya dalam menghadapi situasi darurat atau persoalan strategis yang membutuhkan respons cepat dan terintegrasi.

Penegasan tersebut sekaligus menjawab berbagai wacana yang berkembang terkait posisi Polri dalam sistem pemerintahan. Wakapolri menilai, dukungan purnawirawan menjadi kekuatan penting dalam menjaga konsistensi reformasi dan transformasi Polri ke arah yang lebih profesional.

Transformasi Polri sendiri pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang berkeadilan. Kemudian dengan pendekatan yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, peran purnawirawan tidak hanya sebagai simbol loyalitas, tetapi juga sebagai mitra strategis. Terutama dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai pengabdian Polri.

“Transformasi bukan sekedar perubahan sistem. Tetapi cara berpikir, bersikap dan bertindak jajaran Polri. Menghadirkan Presisi dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” pungkasnya.

Melalui penegasan loyalitas purnawirawan dan kejelasan posisi Polri di bawah Presiden, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin menguat. Sinergi purnawirawan, anggota aktif, dan pemangku kepentingan akan menjadi fondasi kokoh Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Tinggalkan Balasan