Jakarta, Berita Nusantara 89. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Senin (1 September 2025), Presiden Prabowo Subianto menerima aspirasi dari sejumlah pimpinan serikat buruh. Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menyampaikan Prabowo berjanji segera membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR.
Andi Gani menegaskan bahwa gerakan buruh mendukung penuh Presiden, dan ratusan ribu pekerja berada di bawah figur kepemimpinan beliau. Ini bukan sekedar sebagai pendukung pasif, melainkan sebagai komponen aktif yang menghormati otoritas pemerintahan. Ia juga memastikan bahwa demonstrasi yang harus tetap damai dan menjunjung tinggi stabilitas politik dan ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, para petinggi KSPI, KSPSI Pembaruan, dan KSBSI hadir dan menyampaikan tuntutan serupa. Presiden merespons dengan memberikan penegasan bahwa RUU Perampasan Aset menjadi prioritas dan sedang mengupayakannya.
Selain itu, Presiden juga menyatakan akan mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan sesuai permintaan serikat buruh. Hal ini langsung melalui Ketua DPR agar segera menjadi agenda legislasi antar partai. Pernyataan ini mencerminkan keinginan kuat Pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi pekerja dengan langkah konkret legislasi.
Sinyal Kuat Reformasi Hukum dan Pekerjaan
Janji tersebut menguatkan sinyal bahwa Pemerintah serius memperkuat regulasi terkait keadilan ekonomi serta pemberantasan korupsi. RUU Perampasan Aset strategis karena memungkinkan pemulihan aset korupsi tanpa harus terhambat proses pengadilan—salah satu hambatan utama selama ini.
RUU Ketenagakerjaan juga menjadi sorotan karena menyentuh isu kesejahteraan pekerja, hak buruh, dan jaminan perlindungan hukum di dunia kerja. Perlindungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika pasar tenaga kerja.
Dukungan Tokoh Lintas Elemen Untuk RUU Perampasan Aset Koruptor
Pertemuan di Istana juga menghadirkan tokoh lintas agama dan purnawirawan. Lebih Jauh untuk membicarakan pentingnya situasi politik yang kondusif serta dialog konstruktif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan buruh. Pendeta John Lokollo dari GBIN menyampaikan doa bersama para tokoh agar semua pihak dapat menahan diri dan menjaga stabilitas negara. ” Doa bersama agar menahan diri, agar rakyat dapat hidup tenang dan sejahtera”, ujarnya.
Dengan dukungan dari Presiden dan serikat buruh, momentum pembahasan RUU Perampasan Aset tampak semakin dekat. Namun, pekerjaan besar masih menanti di DPR—mulai dari finalisasi teks RUU, mekanisme pembahasan antarfraksi, hingga penyesuaian regulasi teknis. DPR dan Pemerintah perlu bekerjasama secara harmonis agar segera terealisasi.
RUU Perampasan Aset tidak hanya menjadi alat pemberantasan korupsi yang efektif, tetapi juga simbol keadilan pemulihan negara. Sementara itu, pembahasan RUU Ketenagakerjaan perlu memastikan perlindungan hak-hak pekerja tetap menjadi prioritas utama.
