Jakarta, Berita Nusantara 89. Kegaduhan antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjadi perhatian publik. Polemik ini setelah Purbaya mempertanyakan realisasi anggaran pembangunan kapal pemerintah. Ia menilai anggaran yang sudah siap belum terlihat wujudnya dalam bentuk pesanan kapal ke galangan nasional. Pernyataan tersebut kemudian Trenggono bantah dengan menegaskan perbedaan pemahaman publik mengenai sumber pendanaan.
Perbedaan penjelasan ini berkembang menjadi perdebatan terbuka. Keduanya menyampaikan argumentasi masing-masing mengenai mekanisme pembiayaan dan realisasi program.
Purbaya Singgung Proyek Kapal Sakti Wahyu Trenggono di KKP
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa anggaran untuk pengadaan kapal seharusnya mendorong aktivitas industri galangan dalam negeri. Menurutnya, jika dana telah tersedia, maka semestinya sudah ada kontrak atau pesanan produksi yang berjalan. Ia mengaku telah menelusuri informasi ke sejumlah pihak industri, namun belum menemukan bukti realisasi tersebut.
Di sisi lain, Menteri KKP Trenggono menegaskan bahwa proyek kapal tersebut menggunakan skema pendanaan berbeda. Ia menyebut pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dan masih dalam tahap proses administratif. Karena itu, menurutnya, belum bisa disamakan dengan anggaran rutin kementerian.
Perbedaan sudut pandang inilah yang memicu kesan adanya ketidaksinkronan antar kementerian.
Polemik antara Purbaya dan Trenggono memancing perhatian berbagai kalangan. Sejumlah anggota parlemen menilai persoalan tersebut sebaiknya masuk dalam forum internal kabinet. Koordinasi akan penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Selain itu, isu ini juga membuka diskusi lebih luas tentang transparansi anggaran. Publik berharap setiap proyek strategis memiliki kejelasan sumber dana dan tahapan pelaksanaan. Terlebih, sektor perkapalan nasional memiliki peran penting dalam memperkuat kedaulatan maritim Indonesia.
Industri galangan kapal dalam negeri sangat bergantung pada kepastian proyek pemerintah. Apabila pengadaan kapal tertunda, maka potensi produksi dan penyerapan tenaga kerja ikut terhambat. Karena itu, kepastian realisasi anggaran menjadi hal krusial.
Menkeu Purbaya menekankan pentingnya belanja pemerintah yang produktif dan berdampak langsung pada industri nasional. Sementara itu, Trenggono meminta semua pihak memahami mekanisme pembiayaan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
