Jakarta, Berita Nusantara 89. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (KemenImipas) mencatat capaian signifikan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui layanan keimigrasian. Dalam kurun waktu satu tahun, Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil menyetorkan dana miliaran rupiah ke kas negara berkat layanan seperti visa, paspor, dan izin keimigrasian lainnya.
Total PNBP yang berhasil terhimpun mencapai sekitar Rp 9,1 triliun, jauh melebihi target awal. Plt direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, mengatakan bahwa capaian PNBP melebihi target hingga 139,41 persen. Peningkatan ini terutama dari layanan visa dan paspor, yang menjadi kontributor terbesar dari sisi keimigrasian.
“Target PNBP periode ini sebesar Rp 6.553 Trilyun. Sementara pencapai sebesar Rp 9.136 Trilyun, atau pencapaian 139,41 persen,” kata Yuldi dalam keterangan tertulis, Senin (17/11/2025).
“Direktorat Jenderal Imigrasi senantiasa menjalankan mandatnya melalui empat fungsi utama keimigrasian. Yaitu pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat,” kata
Selanjutnya, juga terdapat peningkatan signifikan tahuh 2025 dari periode yang sama tahun 2024. Lebih jauh, Rp 7,8 Trilyun pencapaian tahun 2024, atau tahun 2025 telah tumbuh 17,03 persen.
“Kinerja impresif ini, kami yakin realisasi PNBP ini mencatatkan rekor sepanjang sejarah keimigrasian,” imbuhnya.
Program dan Inovasi Satu Tahun Kemenimipas
Lonjakan penerimaan keuangan ini tak lepas dari strategi transformasi digital KemenImipas. Beberapa inovasi antara lain “Golden Visa Indonesia” untuk mempermudah proses deklarasi penumpang internasional. Pengembangan Golden Visa Indonesia untuk menarik investor dan talenta global, serta penggunaan sistem antrean digital dan gate otomatis di bandara. Digitalisasi ini mempercepat layanan, mengurangi kerumunan di kantor imigrasi, dan menciptakan efisiensi transaksi PNBP.
Selanjutnya reformasi birokrasi dan modernisasi layanan telah memperkuat tata kelola dan transparansi. Dinamika ini memastikan bahwa setiap rupiah dari PNBP pengelolaan secara akuntabel. Selain itu, peningkatan integritas internal juga menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keimigrasian.
Peningkatan PNBP tidak hanya sebagai indikator finansial, tetapi juga menunjukkan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dengan mekanisme digital yang lebih efisien, masyarakat kini dapat mendapatkan layanan imigrasi dengan lebih cepat, mudah, dan terpercaya.
KemenImipas juga menyebut bahwa kebijakan imigrasi yang fleksibel, termasuk Visa On Arrival (VOA), berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Layanan-layanan ini menarik minat warga asing untuk datang ke Indonesia, baik sebagai investor, pekerja profesional, maupun pengunjung jangka panjang.
Dalam laporan internal, realisasi PNBP keimigrasian sudah melampaui target, menunjukkan efektivitas transformasi digital dan penguatan sistem pengawasan. Sektor paspor memberikan kontribusi paling besar, lalu oleh visa dan izin keimigrasian lainnya.
Keberhasilan ini menegaskan bahwa KemenImipas berkomitmen untuk terus mengembangkan layanan digital, menjaga integritas, dan meningkatkan layanan publik. Dengan demikian, PNBP yang terkumpul dapat bermanfaat untuk memperbaiki fasilitas dan infrastruktur imigrasi, sekaligus memastikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
