Jakarta, Berita Nusantara 89. Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hasil survei nasional menunjukkan tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi. Sebagian besar masyarakat menilai kepemimpinan keduanya membawa perubahan positif, meskipun sejumlah tantangan masih perlu perbaikan.
Survei dari beberapa lembaga riset nasional menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan berada di kisaran 77 hingga 78 persen. Angka ini menandakan kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah tergolong baik untuk ukuran pemerintahan baru yang baru berjalan satu tahun.
Satu Tahun Prabowo Gibran : Hasil Survei Nasional Mayoritas Publik Menilai Positif
Berdasarkan hasil survei terbaru, masyarakat menilai kinerja pemerintahan Prabowo Gibran cukup memuaskan. Dukungan tertinggi datang dari wilayah Jawa Timur, Kalimantan, dan Sumatra. Ketiga wilayah tersebut mencatat tingkat kepuasan di atas 80 persen. Hal ini menandakan program pembangunan di kawasan tersebut berdampak nyata oleh masyarakat.
Sementara itu, tingkat kepuasan yang lebih rendah tercatat di wilayah Indonesia Timur, seperti Maluku dan Papua, dengan angka di kisaran 60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintah di tahun-tahun mendatang.
Dari sisi bidang kebijakan, masyarakat paling puas terhadap kinerja pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan pertahanan keamanan. Bidang pendidikan memperoleh kepuasan sekitar 79 persen, kesehatan 76 persen, dan pertahanan keamanan 75 persen.
Namun, bidang ekonomi menempati posisi terendah dengan tingkat kepuasan sekitar 57 persen. Masyarakat menilai kondisi harga bahan pokok, lapangan kerja, dan daya beli masih perlu mendapat perhatian serius.
Alasan Publik Memberikan Penilaian Positif
Tingginya tingkat kepuasan publik tidak terlepas dari sejumlah faktor. Mayoritas responden menilai pemerintahan Prabowo Gibran memiliki kepemimpinan tegas dan berwibawa. Serta cepat dalam mengambil keputusan strategis. Program bantuan sosial dan kebijakan makan bergizi gratis juga menjadi salah satu faktor yang paling mendapat apresiasi masyarakat.
Selain itu, publik melihat adanya upaya nyata dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Serta langkah-langkah pemerintah yang konsisten menjaga stabilitas nasional.
Responden juga mengakui bahwa sinergi antarmenteri di kabinet berjalan cukup solid, sehingga kebijakan dapat berjalan secara terpadu di berbagai sektor.
Satu Tahun Prabowo Gibran : Catatan Kritis
Meski secara umum kepuasan publik tinggi, namun masih ada yang menilai perlu meningkatkan kinerja pemerintah, terutama di bidang ekonomi dan politik.
1. Tantangan Ekonomi dan Lapangan Kerja
Bidang ekonomi menjadi aspek yang paling banyak mendapat kritikan publik. Masyarakat menilai harga kebutuhan pokok masih berfluktuasi dan lapangan kerja baru belum terbuka secara luas.
Sebagian pelaku usaha kecil juga berharap kebijakan pemerintah bisa lebih menyentuh sektor mikro dan UMKM agar mereka dapat bertahan di tengah dinamika pasar.
2. Reformasi Birokrasi dan Hukum
Bidang hukum dan pemberantasan korupsi juga menjadi perhatian masyarakat. Publik berharap pemerintah mampu memperkuat reformasi birokrasi agar layanan publik lebih cepat, transparan, dan bebas pungli.
Meski sejumlah perbaikan sudah berjalan, publik menilai masih perlu konsistensi dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
3. Politik dan Stabilitas Nasional
Beberapa responden menilai dinamika politik nasional masih cukup tinggi, terutama dalam hal komunikasi politik dan konsolidasi antarpartai. Pemerintah dapat lebih terbuka dalam menyampaikan kebijakan agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat.
Capaian Satu Tahun Prabowo Gibran
Meski menghadapi tantangan, sejumlah program dan pencapaian pemerintahan Prabowo Gibran telah berhasil membawa dampak positif dalam setahun terakhir. Berikut beberapa capaian yang menjadi sorotan publik:
1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program makan bergizi gratis menjadi ikon utama pemerintahan ini. Dalam setahun, program tersebut telah menjangkau puluhan juta peserta didik dari tingkat PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Selain menekan angka stunting, program ini juga berdampak positif terhadap ekonomi lokal karena bahan makanan oleh petani dan pelaku UMKM di daerah.
Program MBG sekaligus menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Pemerintah juga terus memperbaiki standar distribusi dan pengawasan mutu agar kasus-kasus keracunan makanan yang sempat muncul tidak terulang kembali.
2. Pembangunan Infrastruktur Nasional
Pemerintahan Prabowo Gibran melanjutkan dan memperluas proyek-proyek infrastruktur strategis nasional. Dalam satu tahun, pembukaan sejumlah ruas jalan tol baru, percepatan pembangunan pelabuhan dan bandara, serta akses transportasi antarwilayah semakin membaik.
Pemerintah juga mendorong konektivitas digital di daerah terpencil melalui penguatan jaringan internet desa.
Langkah ini bukan hanya untuk mempercepat mobilitas ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat integrasi nasional agar kesenjangan pembangunan antarwilayah semakin menurun.
3. Penguatan Ketahanan dan Pertahanan Nasional
Dalam bidang pertahanan, pemerintahan Prabowo Gibran meningkatkan kapasitas alat utama sistem senjata (alutsista), memperkuat kerja sama pertahanan regional, dan memperluas pelatihan TNI dalam mendukung ketahanan nasional.
Langkah tersebut berhasil menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kawasan.
4. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Layanan Publik
Pemerintah juga berfokus pada perbaikan layanan publik, termasuk digitalisasi administrasi kependudukan, kemudahan izin usaha, serta percepatan layanan di bidang imigrasi dan hukum.
Beberapa kementerian baru hasil restrukturisasi juga mulai menunjukkan hasil signifikan, seperti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang berhasil melakukan reformasi layanan berbasis digital di bidang keimigrasian dan pembinaan narapidana.
5. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
Sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Peningkatan kesejahteraan guru, penyediaan fasilitas sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta peningkatan akses beasiswa menjadi langkah nyata yang mendapat apresiasi publik.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah memperkuat layanan Puskesmas, distribusi tenaga medis, serta memastikan pasokan obat dan alat kesehatan lebih merata.
Peran Kementerian dan Kabinet dalam Mendorong Capaian
Capaian tersebut tidak lepas dari sinergi antar kementerian dan lembaga. Dalam satu tahun pertama, beberapa menteri kabinet mendapat apresiasi tinggi atas kinerja dan inovasi kebijakan mereka.
Menteri Pertahanan sukses menjaga stabilitas keamanan dan diplomasi militer, sedangkan Menteri Keuangan mendapat nilai positif atas pengelolaan fiskal yang terjaga di tengah tekanan ekonomi global.
Sementara itu, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, dan Menteri PUPR juga mendapat pengakuan publik atas program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Pemerintahan Prabowo Gibran juga aktif mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Memasuki tahun kedua, pemerintah akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta memastikan program-program sosial berjalan efektif.
Fokus utama pemerintah tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pendapatan dan penguatan daya beli masyarakat.
Pemerintah juga perlu memperkuat komunikasi publik agar kebijakan yang berjalan dapat masyarakat pahami. Pendekatan partisipatif, transparansi anggaran, dan pengawasan publik akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam bidang hukum, publik berharap ada langkah nyata mempercepat penegakan keadilan dan memperkuat independensi lembaga penegak hukum. Reformasi birokrasi yang efisien dan transparan juga menjadi fokus agar pelayanan publik semakin cepat dan bebas korupsi.
