Ngawi || Berita Nusantara 89 – Sektor pertanian di Indonesia masih bergulat dengan tantangan klasik yang tak kunjung usai. Mulai dari keterbatasan pupuk bersubsidi hingga harga gabah yang terjun bebas saat musim panen raya. Kondisi ini sering kali membuat petani sulit meraih keuntungan optimal.
Melihat realitas tersebut, Tani Merdeka hadir dengan berkomitmen memperkuat posisi petani sekaligus bersinergi dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Ketua DPW TMI Jawa Timur, Riky Setiadi, menegaskan target ambisius pihaknya.
“Kami menargetkan lahirnya 10 ribu petani mandiri yang mapan secara ekonomi. Ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk mencetak petani sejahtera dan berdaya saing tinggi,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).
Riky menilai keuntungan dari sektor pertanian selama ini hanya segelintir pihak yang menikmati. Sementara petani sebagai pelaku utama kerap berada di posisi lemah. TMI ingin mengubah pola tersebut agar manfaat panen petani dapat langsung merasakannya.
Sebagai langkah konkret, TMI memprioritaskan pengawalan harga gabah dan jagung sesuai standar pemerintah. Harga Rp 6.500/kg untuk gabah dan Rp 5.500/kg untuk jagung, serta mendorong distribusi pupuk bersubsidi yang sederhana dan transparan.
Selain itu, TMI menjalin kerja sama strategis dengan Bulog di berbagai daerah di Jawa Timur. Termasuk Ngawi, Pasuruan, Probolinggo, dan Banyuwangi, guna menjaga stabilitas harga dan memastikan penyerapan hasil panen.
Riky menambahkan, TMI berada di bawah pembinaan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Dewan Penasehat. Don Muzakir sebagai ketua umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Nandang Sudrajat sebagai Sekjen DPN Tani Merdeka Indonesia pusat.
“Kami menjadi jembatan antara petani dan pemerintah pusat. Aspirasi dan kebutuhan petani akan kami sampaikan langsung agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” tegasnya.
Tani Merdeka : Komitmen Mendorong Kebijakan Pro Petani
Sebagai bagian dari penguatan organisasi, TMI baru saja melantik tujuh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di wilayah eks-Karesidenan Madiun. Termasuk Kabupaten Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Magetan, Nganjuk, dan Kota Madiun. Prosesi pelantikan di Kantor Bakorwil I Madiun pada Sabtu (9/8/2025).
Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Ngawi, Pujiyem, dalam keterangannya menegaskan bahwa TMI Ngawi bukan formalitas, melainkan komitmen dalam mendampingi petani.
“Kami hadir untuk memastikan petani di Ngawi mendapatkan akses layak terhadap pupuk, bibit, dan pasar. Tani Merdeka bukan hanya nama, tetapi mitra perjuangan petani yang siap bekerja di lapangan,” ujar Pujiyem.
Ia menekankan bahwa DPD Ngawi akan fokus membangun sistem pendampingan yang kuat, mulai dari pengawalan distribusi pupuk bersubsidi. Selanjutnya fasilitasi pemasaran hasil panen, hingga advokasi kebijakan yang berpihak kepada petani kecil.
“Petani tidak boleh berjalan sendiri. Harus ada dukungan, sinergi, dan keberpihakan nyata dari semua pihak,” tambahnya.
Sementara itu, Riski Wahyu Nugroho, anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari Fraksi Gerindra yang juga menjadi bagian dari kepengurusan Tani Merdeka. Dia menilai upaya memperkuat sektor pertanian harus secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
“Kami di Komisi II DPRD berkomitmen mendorong kebijakan yang berpihak kepada petani. Dengan adanya Tani Merdeka, saya yakin sinergi antara masyarakat dan pemerintah akan semakin kuat,” ungkapnya.
Baik Pujiyem maupun Riski berharap kolaborasi antara Tani Merdeka, DPRD, dan pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani Ngawi, sekaligus mempercepat terciptanya petani mandiri dan sejahtera.
