PATI, Berita Nusantara 89. Isu pengunduran diri Bupati Pati, Sudewo, mendadak viral di tengah gelombang aksi demonstrasi besar-besaran di pusat kota. Sebuah video yang beredar luas menampilkan seorang pria membacakan dokumen berkop Pemerintah Kabupaten Pati, bermaterai, dan mengaku sebagai surat resmi pengunduran diri Bupati. Dalam isi sura, bahwa Sudewo mengundurkan diri terhitung sejak 13 Agustus 2025.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dokumen tersebut bukanlah surat resmi dari Bupati. Surat itu ternyata yang menyusun dan membacakan adalah salah satu peserta aksi unjuk rasa, sebagai bentuk tekanan politik terhadap pimpinan daerah. Pemerintah Kabupaten Pati menegaskan, Sudewo sama sekali tidak pernah menandatangani atau mengeluarkan pernyataan pengunduran diri.
Latar Belakang Aksi Massa Bupati Pati
Gelombang protes yang memuncak ini setelah oleh beberapa kebijakan yang menuai kemarahan warga. Pertama, adanya pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan tenaga honorer RSUD Pati tanpa pesangon atau solusi pengganti. Kedua, kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen setelah lebih dari satu dekade tarif tidak pernah naik. Kenaikan ini sangat memberatkan, terlebih bagi warga yang sebelumnya membayar ratusan ribu rupiah namun tiba-tiba menerima tagihan jutaan rupiah.
Meski Bupati Sudewo kemudian membatalkan kebijakan kenaikan PBB tersebut dan menyampaikan permintaan maaf, kemarahan masyarakat sudah terlanjur memuncak. Tuntutan pun bergeser, dari hanya meminta revisi kebijakan menjadi mendesak Bupati mundur dari jabatannya.
Kronologi Aksi dan Munculnya Surat Palsu Pengunduran Diri Bupati Pati
Pada Rabu siang, ribuan warga dari berbagai wilayah Kabupaten Pati berkumpul di depan kantor bupati. Suasana memanas ketika seorang pria berpakaian kemeja putih, peci hitam, dan sarung ungu berdiri di hadapan massa sambil membacakan surat pengunduran diri yang dia klaim berasal dari Bupati. Surat tersebut memuat kalimat tegas tentang pengunduran diri, lengkap dengan tanda tangan yang menyerupai tanda tangan Sudewo.
Setelah pembacaan surat, situasi semakin ricuh. Massa melempari aparat dengan botol air mineral dan sandal, mendorong pagar pendopo, hingga membakar sebuah kendaraan milik aparat. Bupati Sudewo sempat menemui massa dari atas kendaraan taktis untuk menyampaikan permintaan maaf. Namun, upaya itu justru mendapat lemparan benda oleh demonstran sehingga ia kembali masuk ke dalam kendaraan.
Klarifikasi Pemerintah
Pemerintah Kabupaten Pati langsung membantah kebenaran surat pengunduran diri tersebut. Dokumen yang beredar sebagai hasil rekayasa dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hingga saat ini, Sudewo masih menjabat sebagai Bupati Pati dan menjalankan tugasnya sesuai amanat konstitusi.
Sudewo menegaskan ia tidak akan mundur hanya karena demo massa. Ia mengaku terpilih melalui proses demokratis dan berkomitmen menyelesaikan program pembangunan yang telah terprogram. Menurutnya, perbedaan pandangan dan kritik adalah bagian dari dinamika politik, tetapi harus melalui jalur yang sesuai hukum.
Situasi Politik Pati Memanas
Isu mundurnya Bupati Pati hanya sebulan setelah menjabat menjadi sorotan publik. Tekanan politik semakin kuat, baik dari kelompok masyarakat sipil maupun pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakan awal pemerintahannya. Meski begitu, proses resmi terkait kemungkinan pemberhentian kepala daerah belum berjalan. DPRD Pati masih melakukan rapat dan koordinasi untuk menyikapi perkembangan situasi.
Aksi massa dengan surat pengunduran diri palsu ini memperlihatkan bagaimana tekanan politik di tingkat daerah bisa memicu strategi simbolik, termasuk penggunaan dokumen tiruan untuk menggiring opini publik. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting akan perlunya verifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya.
Fakta Penting
- Surat pengunduran diri Bupati Pati yang viral adalah hoaks buatan demonstran.
- Bupati Sudewo menegaskan dirinya masih menjabat dan tidak pernah menandatangani surat tersebut.
- Aksi massa dipicu oleh pemecatan honorer RSUD dan kebijakan PBB 250 persen yang kemudian dibatalkan.
- Demonstrasi berujung ricuh dengan pelemparan benda dan pembakaran kendaraan aparat.
- DPRD Pati belum mengeluarkan keputusan resmi terkait jabatan Bupati.
Dengan klarifikasi ini, masyarakat diimbau tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari pemerintah daerah maupun lembaga berwenang agar tidak terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan.
