Pati, Berita Nusantara 89. Donasi logistik untuk aksi demo Bupati Pati akibat kenaikan PBB-P2 meningkat drastis setelah insiden pembubaran posko oleh Satpol PP. Warga menanggapi penyitaan bantuan dengan semangat solidaritas yang makin mengalir.
Melalui pengamatan langsung di Posko Aksi 13 Agustus dekat Kantor Bupati Pati, terlihat tumpukan kardus donasi yang berisi air mineral, mi instan, dan kebutuhan konsumsi membentuk barisan panjang lebih dari 30 meter. Posko yang awalnya bubar kini justru ramai warga dari berbagai kecamatan untuk memberikan dukungan.
Insiden Pembubaran Persiapan Demo Bupati Pati
Pembubaran posko oleh Satpol PP terjadi pada Selasa, saat petugas menyita puluhan dos air mineral tanpa surat peringatan resmi. Langkah tersebut memicu ketidakpuasan publik karena melanggar kebebasan berekspresi dan memicu citra represif pemerintah daerah.
Setelah kejadian itu, warga bereaksi dengan membanjiri posko donasi. Mereka tampil dalam berbagai usia dan latar belakang – dari pelajar, pedagang, pegawai, hingga warga perantauan yang menitipkan bantuan kepada keluarga di Pati. Para pendonasi menegaskan niat mendukung aksi sejak jauh hari, bukan hanya sebagai respons spontan.
Tokoh Komunitas Ungkap Dukungan Luas
Kardi, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, menyebut bahwa antusiasme warga meningkat signifikan pasca insiden penyitaan. Ia mencatat donasi terus mengalir tiada henti tanpa membeda-bedakan siapa donatur, dan menyebut ini sebagai bentuk solidaritas kolektif yang kuat.
Salah satu warga lainnya menyampaikan bahwa kenaikan tarif PBB 250 persen sangat membebani ekonomi mereka, apalagi tanpa adanya forum dialog yang memadai. Ia berharap aksi ini mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pajak yang tidak adil.
Respons Pemerintah Daerah
Bupati Pati menanggapi insiden ini dengan mengklaim bahwa pembubaran posko merupakan tindakan administratif yang sah demi keamanan pelaksanaan kirab hari jadi daerah. Ia menyatakan tidak menolak penggalangan donasi atau protes, asalkan tertib dan sesuai prosedur. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB tetap jalan sebagai bagian dari program pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Kabupaten Pati.
Persiapan Unjuk Rasa dan Pengamanan Demo Bupati Pati
Kepolisian Resor Kota Pati menyiapkan pengamanan lengkap bagi rencana aksi besar pada tanggal 13 Agustus. Kapolresta menyatakan bahwa protokol keamanan sudah matang agar unjuk rasa berjalan damai dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pihak kepolisian juga menyatakan akan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara demi memastikan kelancaran aksi.
Insiden penyitaan dan lonjakan donasi mencerminkan ketegangan antara pemerintah daerah dan warga. Di satu sisi, kebijakan fiskal memicu kritik kuat karena tidak melibatkan rakyat dalam perumusan. Di sisi lain, reaksi warga menunjukkan adanya keinginan untuk mempertahankan hak ekspresi dan menyuarakan ketidakpuasan dengan cara produktif.
Kelompok sipil menyarankan agar pemerintah membuka dialog terbuka dengan warga. Tanpa interaksi yang inklusif, kebijakan yang semula bertujuan meningkatkan pendapatan daerah justru bisa memicu konflik sosial yang lebih luas.
Simbol Solidaritas Digital dan Nyata
Donasi yang membludak setelah kericuhan menunjukkan bahwa simpati publik bukan hanya bersifat verbal, melainkan konkret dalam bentuk ketulusan dukungan logistik. Aksi warga ini menjadi simbol penguatan solidaritas kolektif dalam menolak kebijakan yang dipandang tidak adil.
Ke depan, masyarakat Pati berharap agar jalur dialog terbuka lebih utama. Partisipasi warga dalam pengambilan kebijakan fiskal seperti ini vital agar legitimasi pemerintah tidak terkikis dan potensi gesekan publik dapat minimal.
Dengan momentum ini, warganet tetap menyuarakan aspirasi secara damai dan strategis. Donasi yang meningkat tajam bak angin yang meniup semangat perubahan—memicu dialog dan mencerminkan keresahan yang mendasar terhadap otoritas fiskal lokal.
