Pati, Berita Nusantara 89. Ketegangan terjadi menjelang aksi demonstrasi bertajuk Aksi Bela Rakyat Pati, aksi Demo Bupati Pati yang akan berlangsung di kawasan Alun-Alun Pati. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja membubarkan persiapan aksi oleh kelompok warga ‘Masyarakat Pati Bersatu’, Selasa (5/8/2025). Aparat menertibkan posko dan menyita ratusan kardus berisi air mineral hasil donasi masyarakat.
Tindakan tersebut memicu ketegangan antara massa dan petugas. Peserta aksi mempertanyakan dasar pembubaran, mengingat mereka mengklaim telah mengantongi izin kegiatan. Adu argumen sempat terjadi di lokasi, namun petugas tetap menjalankan penertiban.
Satpol PP berdalih bahwa Alun-Alun Pati akan untuk persiapan perayaan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati dan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Oleh karena itu, seluruh kegiatan non-resmi yang tidak berkaitan langsung dengan acara pemerintahan harus bubar. Petugas menilai keberadaan posko dan logistik aksi dapat mengganggu tahapan persiapan agenda resmi pemerintah daerah.
Kebijakan Sudewo Memicu Massa Untuk Melakukan Aksi Demo Bupati Pati
Namun, langkah tersebut justru menambah bara di tengah protes warga terhadap kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang menetapkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kenaikan signifikan ini memberatkan masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Bupati Sudewo membela kebijakan tersebut dengan menyebutnya sebagai penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) yang tidak pernah update selama 14 tahun. Ia membandingkan capaian penerimaan PBB Kabupaten Pati yang hanya sekitar Rp29 miliar dengan Kabupaten Jepara yang mampu meraih hingga Rp75 miliar. Menurutnya, sebagai wilayah yang lebih besar, Pati seharusnya memiliki kontribusi pendapatan daerah yang lebih tinggi melalui sektor pajak.
“Sudah 14 tahun PBB tidak pernah naik. Maka, kita sesuaikan, hasilnya naik sebesar 250 persen. Ini langkah realistis untuk pembangunan, termasuk untuk mendanai rumah sakit dan infrastruktur,” kata Sudewo dalam keterangan sebelumnya.
Namun, pernyataan tersebut belum cukup menenangkan masyarakat. Banyak warga justru menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan tergesa-gesa tanpa kajian dampak sosial yang matang. Suhu politik lokal semakin memanas ketika beredar video Sudewo yang bernada menantang aksi demonstrasi.
Rekaman video itu memicu gelombang simpati dari berbagai elemen masyarakat. Gerakan Pati Bersatu kemudian merespons dengan menggalang donasi secara terbuka. Dana tersebut untuk logistik aksi dan konsumsi para peserta.
Sebagai bentuk protes, mereka juga telah secara resmi mengirimkan surat pemberitahuan kepada aparat untuk menggelar aksi besar-besaran pada 13 Agustus 2025. Aksi ini akan melibatkan hingga 50.000 massa dari berbagai wilayah di Pati.
Hingga kini, tensi antara warga dan pemerintah daerah belum mereda. Aksi 13 Agustus sebagai momentum rakyat untuk menunjukkan penolakan terbuka terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah hendaknya segera mengambil langkah mediasi agar konflik tidak semakin meluas.
