Magetan, Berita Nusantara 89. Pemerintah Kabupaten Magetan mengambil keputusan penting dengan membatalkan pengadaan mobil dinas dan mengalihkan anggaran sebesar Rp11,29 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Lebih jauh, kebijakan ini sebagai bentuk efisiensi menyusul adanya pemangkasan dana transfer pusat senilai Rp60 miliar.
Efisiensi Anggaran Daerah Magetan
Kebijakan efisiensi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengendalian belanja aparatur negara. Sebelumnya, Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, menjelaskan bahwa langkah tersebut dalam rapat koordinasi bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Juni 2025.
“Jadi, sejak saat itu sudah putus untuk mengalihkan anggaran yang tadinya untuk mobil dinas ini ke sejumlah proyek infrastruktur. Nanti, untuk pelaksanaannya baru akan pengesahan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD),” terang Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro, Selasa (2/9/2025).
Dana sebesar Rp11,29 miliar yang awalnya untuk pengadaan kendaraan dinas kini realokasi. Rencana pembelian 18 unit mobil untuk camat, 9 unit mobil untuk kepala bagian, satu unit mobil towing untuk Dinas PUPR. Selanjutnya satu unit mobil operasional UPTD PUPR, dan satu unit mobil pemadam kebakaran resmi batal.
Fokus pada Infrastruktur Prioritas
Alokasi anggaran ini kini fokus untuk pembangunan infrastruktur yang lebih mendesak. Empat OPD yang menerima kucuran dana tambahan antara lain:
- Dinas PUPR untuk peningkatan jalan kabupaten.
- Dinas Perkim untuk perbaikan jalan lingkungan permukiman.
- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk rehabilitasi ruang kelas.
- Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan untuk pembangunan jalan usaha tani dan perbaikan jaringan irigasi tersier.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperkirakan adanya tambahan potensi pendapatan asli daerah sekitar Rp15 miliar hingga akhir tahun. Anggaran tambahan ini rencananya akan kembali untuk memperkuat sektor infrastruktur.
Legalitas melalui R-APBD Perubahan
Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, menegaskan bahwa keputusan pengalihan anggaran tersebut bukan semata-mata respons terhadap aksi demonstrasi mahasiswa, melainkan sudah dalam perencanaan jauh sebelumnya. Untuk memastikan legalitas, kebijakan ini akan masuk pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (R-APBD Perubahan) yang rampung pada akhir September 2025.
Keputusan membatalkan pengadaan mobil dinas ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Selama ini, publik kerap menyoroti belanja aparatur yang lebih tinggi dengan pembangunan infrastruktur. Kritik serupa juga datang dari kalangan mahasiswa yang menuntut agar APBD benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Dengan adanya pengalihan anggaran ini, agar kualitas jalan, sarana pendidikan, serta irigasi pertanian di Magetan dapat meningkat signifikan. Infrastruktur yang lebih baik akan mampu mendongkrak aktivitas ekonomi lokal, meningkatkan aksesibilitas masyarakat, serta memperbaiki kualitas layanan publik.
