Yogyakarta, Berita Nusantara 89. Aksi Demo Jogja berlangsung di depan Markas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berakhir ricuh pada Jumat sore. Sekitar pukul 18.13 WIB, massa melakukan pembakaran terhadap dua mobil dinas yang terparkir di halaman markas kepolisian. Selain itu, pagar pintu timur dan barat kantor Polda juga hancur, sementara papan nama resmi rusak dan copot secara paksa.
Ribuan peserta aksi Demo Jogja Memanggil, terdiri dari pengemudi ojek online, mahasiswa, dan masyarakat umum—berkumpul sejak sore hari. Mereka semula berkordinasi di salah satu kampus Yogyakarta, kemudian bergerak menuju Mapolda DIY untuk menyuarakan tuntutan mereka. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan “Jogja Memanggil”. Aksi yang menyerukan beberapa tuntutan serius, seperti pembubaran DPR RI. Selanjutnya juga penegakan hukum atas kasus kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan, hingga reformasi struktural dalam institusi kepolisian dan militer.
Semakin malam, kerusuhan pun memuncak. Massa merangsek masuk ke kompleks Polda, bukan hanya melakukan pembakaran, tetapi juga melakukan vandalisme. Termasuk fasilitas pelayanan publik seperti Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan ATM di sekitar gerbang. Cat semprot menghiasi tembok-tebok Mapolda dengan pesan protes dan kritik tajam terhadap institusi negara.
Polisi sempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Namun, meski terjadi hamburan sementara, massa kembali berkumpul dan menekan masuk kembali ke halaman Polda. Kemacetan parah terjadi di lintasan utama Ring Road Utara akibat aksi besar ini.
Kerusuhan ini menggambarkan eskalasi ketegangan antara aspirasi publik dan citra institusi. Aksi yang awalnya ingin menyampaikan keluhan justru berubah menjadi letupan kemarahan yang merusak fasilitas negara dan menciptakan situasi tidak terkendali. Sementara itu, aparat kepolisian menyatakan akan melakukan penyelidikan atas kerusakan yang terjadi dan menetapkan pelaku sesuai hukum yang berlaku.
Peristiwa ini mencerminkan dinamika politik dan sosial yang tegang: ketidakpuasan warga terhadap pejabat publik. Lebih jauh masyarakat menuntut keadilan atas insiden tragis mendorong mereka turun ke jalan.
