Magetan, Berita Nusantara 89. Presiden Republik Indonesia resmi memberikan abolisi kepada Thomas Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Keputusan ini setelah melewati proses konstitusional yang melibatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan rekomendasi dari Menteri Hukum dan HAM.
Thomas Lembong, mantan pejabat tinggi negara, sebelumnya menjalani proses hukum terkait dugaan pelanggaran saat menjalankan tugasnya di masa lalu. Namun, Presiden memutuskan untuk menghentikan seluruh proses hukum melalui pemberian abolisi. Dalam konteks hukum Indonesia, abolisi merupakan hak prerogatif presiden untuk menghentikan proses pidana yang sedang berlangsung atau telah putus, namun belum berjalan. Abolisi tidak menghapus status pidana seseorang, tetapi menghentikan proses penegakan hukum terhadapnya. Mekanisme ini biasanya untuk kasus yang memiliki muatan politis atau kepentingan nasional tertentu.
Sementara itu, Hasto Kristiyanto menerima amnesti, yakni pengampunan dari Presiden terhadap tindak pidana tertentu, yang berdampak pada penghapusan seluruh akibat hukum dari perkara yang menjeratnya. Amnesti menghapus status pidana pelaku dan segala konsekuensi hukumnya, termasuk hak-hak sipil yang mungkin hilang akibat vonis pidana. Dalam sejarah Indonesia, amnesti sering untuk konteks politik atau demi menjaga stabilitas nasional.
Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto dengan landasan konstitusional. Presiden terlebih dahulu mengajukan permintaan persetujuan kepada DPR, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 UUD 1945. Setelah mendapatkan persetujuan, Presiden menerbitkan keputusan resmi untuk masing-masing kebijakan tersebut.
Pro Kontra Abolisi dan Amnesti Hasto dan Lembong
Langkah ini memicu berbagai reaksi dari publik. Sebagian menilai keputusan Presiden sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip keadilan transisional, terutama karena keduanya merupakan tokoh publik yang memiliki peran penting dalam dinamika politik nasional. Pemerintah menegaskan bahwa keputusan ini tidak mengambil secara sepihak, melainkan melalui proses yang sah dan transparan.
Dalam pernyataan resmi, Presiden menyampaikan bahwa kebijakan ini untuk memperkuat rekonsiliasi nasional dan memulihkan stabilitas politik dalam negeri. Ia menegaskan bahwa negara tidak sedang mengintervensi hukum, melainkan menggunakan mekanisme konstitusional yang memang tersedia dalam sistem ketatanegaraan.
Selain itu, Menteri Hukum dan HAM menjelaskan bahwa pertimbangan utama pemberian abolisi dan amnesti ini mencakup aspek kemanusiaan, stabilitas sosial, serta kontribusi masing-masing individu dalam pembangunan nasional. Pemerintah juga mempelajari dampak sosial dan politik dari keputusan ini sebelum menetapkan sikap akhir.
Dengan kebijakan ini, Tom Lembong tidak lagi menghadapi proses hukum yang sebelumnya membelitnya, meskipun status pidananya secara formal masih tercatat. Sementara itu, Hasto Kristiyanto mendapatkan pemulihan penuh atas nama dan hak-haknya, serta tidak lagi memiliki catatan pidana.
Pemerintah berharap langkah ini bisa menjadi awal dari penyelesaian berbagai konflik politik dan hukum yang selama ini menjadi sumber ketegangan di masyarakat. Presiden juga menyatakan komitmennya untuk terus menggunakan kewenangan secara hati-hati dan bertanggung jawab, demi kepentingan bangsa dan negara.
