Jakarta, Berita Nusantara 89. Partai NasDem resmi mencopot Ahmad Sahroni dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Ia kini menjadi anggota Komisi I DPR setelah surat keputusan Fraksi NasDem turun pada akhir Agustus 2025.
Ketua Fraksi NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat serta Ahmad Sahroni sendiri yang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi yang menandatangani surat pencopotan. Dengan demikian, posisinya di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan mengalami rotasi fraksi.
Pemicu Pencopotan Ahmad Sahroni
Keputusan pencopotan Sahroni tidak lepas dari kontroversi yang muncul belakangan ini. Pernyataannya terkait tunjangan anggota DPR dan kritik terhadap aksi demonstrasi menuai sorotan publik. Sahroni sempat menyebut tambahan tunjangan Rp 50 juta per bulan bagi anggota DPR, yang menurutnya wajar meskipun fantastis oleh masyarakat.
Tak hanya itu, ia juga melontarkan komentar keras terhadap pihak-pihak yang menuntut pembubaran DPR, dengan menyebut mental mereka sebagai “tolol”. Ucapan ini langsung menuai reaksi keras di ruang publik dan memicu perdebatan di media sosial.
Buntut dari kontroversi tersebut, Fraksi NasDem bergerak cepat dengan melakukan evaluasi dan akhirnya memutuskan untuk menggeser posisi Sahroni. Pergantian ini sebagai bagian dari langkah menjaga marwah partai sekaligus menenangkan suasana politik di Senayan.
Kekayaan Fantastis Ahmad Sahroni
Selain isu politik, publik juga kembali menyoroti harta kekayaan Ahmad Sahroni. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Februari 2025 untuk periode 2024, total kekayaannya tercatat mencapai Rp 328,91 miliar.
Rincian kekayaan tersebut meliputi kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp 139,59 miliar, kendaraan bermotor sekitar Rp 38,13 miliar. Serta harta bergerak lainnya, surat berharga, kas, dan setara kas dalam jumlah besar. Sosok yang akrab dengan julukan “Crazy Rich Tanjung Priok” itu memang sudah lama terkenal karena gaya hidupnya yang mewah. Juga kiprah politiknya yang menonjol di parlemen.
Pergeseran Ahmad Sahroni dari Komisi III DPR sebagai langkah penting bagi NasDem untuk meredam polemik. Lebih Jauh, Komisi III memiliki posisi strategis yang kerap menjadi sorotan publik, terutama dalam hal pembahasan hukum dan keamanan nasional.
Dengan Sahroni di Komisi I ia dapat tetap berkontribusi positif tanpa menimbulkan polemik baru. Meski demikian, publik menilai pencopotan ini sebagai sinyal partai politik semakin sensitif terhadap isu-isu yang menyangkut citra dan kepercayaan masyarakat.
Reaksi Publik
Di media sosial, warganet memberikan beragam komentar. Sebagian menilai langkah NasDem tepat menjaga reputasi partai, sementara yang lain menilai pernyataan Sahroni memang mencederai kepercayaan publik kepada DPR. Tidak sedikit pula yang menyoroti kembali kekayaannya yang fantastis sebagai hal yang memicu rasa ketidakadilan di tengah kondisi ekonomi masyarakat.
Kasus Ahmad Sahroni menjadi contoh bahwa ucapan pejabat publik bisa berdampak besar pada karier politik. Pencopotannya dari posisi pimpinan Komisi III DPR sekaligus menegaskan fraksi dan partai memiliki kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi terhadap kadernya.
Bagi masyarakat, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pengawasan publik terhadap wakil rakyat tetap penting.
