Jakarta, Berita Nusantara 89. Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) tengah menyiapkan anggaran hampir sebesar Rp 900 miliar. Anggaran ini untuk memperbaiki berbagai fasilitas publik dan gedung DPRD yang mengalami kerusakan akibat kericuhan saat demonstrasi beberapa waktu lalu.
Menteri PU, Dody Hanggodo, memastikan bahwa anggaran ini untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak di sejumlah wilayah di Indonesia.
Alokasi Anggaran dan Waktu Pengerjaan
Total kebutuhan anggaran untuk perbaikan di seluruh Indonesia mencapai Rp 900 miliar, atau secara spesifik sebanyak “Rp 800 sekian miliar”.
Angka ini mencakup kerusakan yang ringan, sedang, hingga berat. Pihak Kemen PU telah melakukan pendataan menyeluruh atas kondisi fasilitas dan menetapkan batas waktu pengerjaan berdasarkan tingkat kerusakan masing-masing.
Ringan (misalnya kaca pecah): target selesai dalam kurang dari satu minggu (maksimal 7 hari).
Sedang: pengerjaan memakan waktu 3–4 bulan.
Berat: membutuhkan waktu hingga 6 bulan untuk penanganan penuh.
Pendataan dan penetapan target pengerjaan telah ada pembahasan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya sesuai arahan presiden untuk mempercepat pemulihan infrastruktur publik.
Wilayah Terdampak dan Fokus Perbaikan
Kerusakan terjadi di setidaknya 19 provinsi, dengan beberapa daerah mengalami rusaknya fasilitas yang cukup parah. Di antaranya:Gedung DPRD MakassarGedung Grahadi Surabaya
Pada sisi fasilitas transportasi publik, Jakarta juga menjadi perhatian utama. Tercatat 22 halte TransJakarta mengalami kerusakan, beberapa di antaranya bahkan terbakar dan rusak total. Selain itu, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) mengalami kerusakan parah di beberapa titik strategis seperti Senen dan area Polda Metro Jaya. Gubernur DKI Jakarta menyebut bahwa estimasi biaya untuk memperbaiki dua JPO tersebut—termasuk perbaikan lift—mencapai sekitar Rp 19 miliar. DKI meminta dukungan dari pemerintah pusat.
Sumber dana yang berasal dari anggaran darurat APBN, yang disediakan untuk kondisi tak terduga seperti bencana atau kerusuhan. Pemerintah menekankan bahwa keputusan ini adalah langkah cepat untuk mengembalikan fungsi dan keamanan fasilitas publik. Lebih jauh untuk mengurangi dampak negatif bagi masyarakat.
Wartawan dan publik mencermati bahwa anggaran hampir Rp 900 miliar mencerminkan skala kerusakan yang signifikan.
Pemerintah memprioritaskan penyelesaian perbaikan secara bertahap. Perbaikan dari kerusakan ringan agar fasilitas publik dapat segera kembali operasional. Langkah ini dipandang sebagai respons konkrit terhadap tekanan publik sekaligus komitmen menjaga infrastruktur demi kelangsungan kehidupan masyarakat.
