Jakarta, Berita Nusantara 89. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa upaya efisiensi anggaran akan tetap menjadi bagian penting dalam penyusunan APBN tahun 2026. Evaluasi atas pelaksanaan anggaran tahun berjalan akan menjadi acuan dalam menyusun kebijakan fiskal mendatang.
Sri Mulyani menyampaikan hal ini usai memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III. Dokumen tersebut menjadi pijakan awal dalam proses penyusunan APBN 2026.
“Masih ada waktu sekitar dua bulan lagi. Evaluasi kinerja kementerian/lembaga dan langkah efisiensi mereka tentu akan mempertimbangkan penyusunan pagu anggaran,” ujar Sri Mulyani kepada awak media di Gedung DPR RI, Selasa (20/5/2025).
Ia menegaskan, efisiensi pasti tetap jalan. “Kalau ada yang tanya, apakah kita melakukan efisiensi ? Jawaban saya tegas: ya, kita melakukan,” ucapnya.
Menurutnya, efisiensi mengarah untuk meningkatkan efektivitas belanja negara agar lebih produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan alokasi belanja negara berada pada kisaran 14,19% hingga 14,75% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026.
“Pemerintah juga mendorong sinergi antara kebijakan pusat dan daerah guna meningkatkan kualitas belanja daerah, memperbaiki layanan publik, serta memperkuat kemandirian daerah,” jelasnya.
Menkeu juga memaparkan strategi jangka menengah dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan sosial demi tercapainya Indonesia yang adil dan sejahtera. Fokus strategi mengarah pada delapan prioritas pembangunan. Ketahanan pangan, energi, program MBG, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta peningkatan investasi dan perdagangan global.
“Seluruh strategi ini merujuk pada Asta Cita 8 prioritas Presiden terpilih. Implementasinya akan dioptimalkan lewat program-program kementerian/lembaga, tentu dengan arahan langsung dari Presiden,” tandas Sri Mulyani.
