Jakarta, Berita Nusantara 89. Pemerintah mengajukan anggaran subsidi listrik sebesar Rp101,72 triliun untuk tahun 2026. Jumlah ini meningkat dari alokasi tahun 2025 yang berada pada kisaran Rp87,72 triliun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR.
Menurut penjelasan Bahlil, peningkatan anggaran ini karena bertambahnya jumlah pelanggan rumah tangga yang berhak menerima bantuan. Pemerintah juga mempertimbangkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada level 70 dolar Amerika per barel, dengan kurs rupiah sekitar Rp16.500 per dolar. “Kenaikan ini harus karena jumlah masyarakat yang membutuhkan subsidi listrik semakin banyak, terutama kelompok miskin dan rentan,” ujar Bahlil.
Selain itu, ini menjadi bagian penting dari skema subsidi energi oleh pemerintah untuk tahun depan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, total subsidi energi dapat mencapai Rp210 triliun, mencakup listrik, LPG, hingga bahan bakar minyak. Angka tersebut menunjukkan komitmen pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus menahan gejolak harga energi global.
Dalam rapat yang sama, Bahlil menegaskan bahwa usulan ini fokus untuk rumah tangga miskin dan rentan. Pemerintah berupaya memastikan agar penyaluran subsidi tepat sasaran melalui sistem data terpadu. Hal ini untuk mencegah penyimpangan serta menjaga transparansi penggunaan anggaran negara.
Sementara itu, kenaikan subsidi listrik juga terpengaruh oleh estimasi kebutuhan energi yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Dengan semakin tingginya permintaan, biaya pokok penyediaan listrik naik. Oleh karena itu, pemerintah menyesuaikan besaran subsidi agar tidak membebani konsumen dari kalangan menengah bawah.
Perbandingan Anggaran Subsidi Listrik
Bila melihat data beberapa tahun terakhir, subsidi listrik terus menunjukkan tren kenaikan. Pada 2025, anggaran awal tercatat Rp87,72 triliun. Namun, outlook di pertengahan tahun akan naik menjadi sekitar Rp90 triliun akibat faktor eksternal seperti inflasi, pelemahan rupiah, serta harga minyak dunia. Untuk 2026, pemerintah mengusulkan Rp101,72 triliun, dengan perkiraan kisaran bisa mencapai lebih dari Rp104 triliun tergantung realisasi harga energi global.
Tabel berikut merangkum perkembangan anggaran subsidi listrik:Tahun Subsidi Listrik (Rp triliun) Catatan 2025 87,72 Anggaran awal 2025* ±90,0 Outlook, disesuaikan faktor eksternal 2026 101,72 Usulan pemerintah dalam RAPBN 2026* Hingga 104,0 Proyeksi maksimum bila harga energi naik
Strategi Penyaluran ke Depan
Pemerintah juga menekankan strategi penyaluran subsidi berbasis data dan teknologi. Dengan sistem digital, subsidi dapat lebih akurat menjangkau masyarakat yang berhak. Selain itu, program ini akan bersinergi dengan upaya menjaga efisiensi energi dan meningkatkan investasi di sektor ketenagalistrikan.
Kebijakan subsidi listrik bukan hanya soal angka anggaran, tetapi juga strategi perlindungan sosial. Pemerintah berharap langkah ini dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
