Jakarta, Berita Nusantara 89. Pemerintah menggelar Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tahun 2025 lebih awal, yakni Jumat, 15 Agustus 2025, dari yang biasanya berlangsung pada 16 Agustus. Keputusan pemajuan jadwal ini karena tanggal 16 Agustus tahun ini jatuh pada hari Sabtu, sehingga pelaksanaan bergeser untuk memaksimalkan kelancaran acara kenegaraan menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, penyesuaian jadwal ini juga mempertimbangkan efektivitas kehadiran para undangan, termasuk pejabat tinggi negara, mantan presiden, wakil presiden, dan perwakilan lembaga negara.
Sejarah Sidang Tahunan MPR
Tradisi sidang tahunan memiliki perjalanan panjang sejak awal kemerdekaan. Pada masa Presiden Sukarno, sidang MPR setiap 17 Agustus sebagai bagian dari peringatan kemerdekaan. Memasuki era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, pelaksanaan menjadi 16 Agustus sejak 1967. Sejak 1968, juga ada agenda penyampaian nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) oleh presiden.
Di era Reformasi, tepatnya 1999–2004, aturan sidang tahunan dalam Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1999 yang mewajibkan lembaga tinggi negara memberikan laporan pertanggungjawaban. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014), sidang tahunan sempat hilang karena MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.
Tradisi ini kembali pada 2015 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Formatnya berubah menjadi forum bersama untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden sebagai kepala negara, yang menyampaikan kinerja lembaga negara kepada rakyat. Aturan ini tertuang dalam Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2014.
Agenda Sidang Tahunan MPR 2025
Pada Sidang Tahunan 2025, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan dua agenda utama. Pertama, pidato kenegaraan yang memaparkan kinerja pemerintah selama hampir setahun masa kepemimpinannya. Kedua, penyampaian pengantar Rancangan Undang-Undang APBN 2026 beserta nota keuangan kepada DPR pada sesi siang.
Selain itu, sidang akan membahas sejumlah agenda strategis, termasuk rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), rencana kerja dan anggaran MPR untuk periode 2025–2026, serta penyusunan buku sejarah lembaga.
Rangkaian Acara
Berdasarkan jadwal, sidang akan mulai pukul 09.00 WIB dengan menyanyikan lagu “Indonesia Raya“, dan mengheningkan cipta. Ketua MPR kemudian membuka sidang bersama DPR dan DPD. Agenda berlanjut dengan pidato pengantar Ketua DPR, penayangan video capaian pemerintahan, serta pidato Presiden.
Setelah sesi pagi, sidang akan ditutup dengan persembahan musik Nusantara dan menyanyikan kembali lagu kebangsaan. Pada siang harinya, rapat paripurna DPR akan membahas nota keuangan dan RUU APBN 2026 yang Presiden sampaikan.
Kehadiran Tokoh dan Peringatan Konstitusi
Sidang ini akan hadirtokoh nasional, termasuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, serta pimpinan lembaga negara lainnya. Selain menjadi momentum laporan kinerja pemerintah, sidang ini juga menjadi forum konstitusional yang penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia.
Sebagai bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan, Hari Konstitusi akan jatuh pada 18 Agustus 2025. Acara ini hendaknya menjadi refleksi bersama atas perjalanan bangsa dan penguatan komitmen terhadap nilai-nilai konstitusi.
