Blitar, Berita Nusantara 89. Kasus dugaan perselingkuhan antara seorang polwan dan anggota DPRD dari fraksi PPP di Kota Blitar menghebohkan publik. Peristiwa ini terungkap setelah aparat melakukan penggerebekan di sebuah hotel kawasan Ngaglik, Kota Batu, pada Sabtu dini hari.
Dugaan oknum polwan berinisial NW, yang bertugas di Polres Blitar Kota, berselingkuh dengan GP. Seorang anggota DPRD Kota Blitar sekaligus Ketua Fraksi PPP. Laporan pertama datang dari suami sah NW yang mencurigai adanya hubungan gelap antara istrinya dan GP. Berdasarkan laporan itu, aparat langsung bergerak dan menemukan NW di salah satu kamar hotel.
Saat penggerebekan sekitar pukul 04.00 WIB, GP tidak berada di tempat, namun polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti pakaian pribadi, ponsel, dan mobil milik GP. Petugas mengamankan barang-barang tersebut untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
Kasus ini langsung menarik perhatian masyarakat karena melibatkan dua figur publik: aparat kepolisian dan wakil rakyat. Kedua institusi tersebut seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, namun kini justru menjadi sorotan karena pelanggaran etik dan moral.
Langkah Hukum dan Etik Berjalan Terkait Dugaan Perselingkuhan
Kepolisian memastikan kasus ini sedang dalam tahap penyelidikan mendalam. Pihak Polres Batu menangani proses hukum karena lokasi kejadian berada di wilayah hukumnya. Sementara itu, Polres Blitar Kota melakukan pemeriksaan etik terhadap NW sebagai anggota kepolisian.
Dari sisi politik, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga telah mengambil langkah cepat. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Blitar telah mengirim surat resmi kepada Ketua DPRD untuk mengganti posisi GP sebagai Ketua Fraksi. Selain itu, GP telah nonaktif sementara dari kegiatan legislatif hingga kasus ini memiliki keputusan final.
Ketua DPC PPP menegaskan bahwa partai menjunjung tinggi integritas dan tidak mentolerir pelanggaran moral yang mencoreng citra lembaga maupun partai. Tindakan tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.
Kasus dugaan perselingkuhan polwan DPRD PPP ini kini menjadi perbincangan luas di berbagai kalangan. Publik menilai bahwa perilaku tidak etis dari pejabat publik dapat menggerus kepercayaan terhadap lembaga negara. Banyak pihak berharap agar penegakan hukum dan sanksi etik secara transparan dan adil.
Selain itu, pengamat sosial juga menilai bahwa peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya menjaga profesionalitas dalam bertugas, terutama bagi mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai abdi negara dan wakil rakyat. Integritas dan moralitas sebagai kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik.
