PRABUMULIH, Berita Nusantara 89. Sedang viral saat ini, Walikota Prabumulih mencopot Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, setelah menegur seorang siswa. Siswa tersebut adalah anak dari Walikota Prabumulih, Arlan. Pencopotan mendadak ini menimbulkan kehebohan dan menuai sorotan luas dari masyarakat.
Insiden berawal ketika Roni menegur seorang siswa yang datang ke sekolah dengan mobil. Teguran tersebut karena aturan sekolah melarang siswa membawa kendaraan bermotor ke lingkungan sekolah. Tidak lama setelah teguran itu, muncul keputusan mutasi terhadap Roni dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Seorang petugas keamanan sekolah juga ikut mendapatkan pemindahan tugas.
Walikota Prabumulih : Penyegaran Organisasi
Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih menyebut mutasi kepala sekolah dan petugas keamanan sebagai bagian dari rotasi dan penyegaran. Namun, publik menilai keputusan itu berkaitan erat dengan insiden teguran siswa. WaliKota Prabumulih, Arlan, membantah tuduhan bahwa anaknya membawa mobil ke sekolah. Ia menegaskan anaknya ada yang mengantar, bukan mengemudi sendiri.
Arlan juga menilai isu pencopotan akibat teguran merupakan kabar yang tidak benar. Ia meminta masyarakat berhati-hati menyikapi informasi yang beredar agar tidak terjebak hoaks. Dalam pernyataannya, Arlan mengatakan bahwa ia hanya memberikan arahan kepada kepala sekolah terkait prosedur penegakan disiplin.
Keputusan pencopotan ini memicu reaksi keras dari guru, siswa, dan masyarakat. Banyak pihak menilai tindakan tersebut merusak semangat keadilan di lingkungan sekolah. Para siswa bahkan sempat menunjukkan kesedihan saat mengetahui kabar pencopotan kepala sekolah mereka.
Masyarakat juga menilai bahwa kepala sekolah seharusnya terlindungi dalam menjalankan tugas menegakkan disiplin. Pencopotan yang terkesan mendadak dapat melemahkan kewibawaan guru dan kepala sekolah dalam mengatur tata tertib.
Tanggapan Kepala Sekolah Setelah Walikota Prabumilih Mencopotnya
Roni Ardiansyah sendiri belum memberikan komentar panjang mengenai pencopotan tersebut. Ia hanya menyatakan bahwa persoalan mutasi merupakan kewenangan penuh Dinas Pendidikan. Meski demikian, sikap tenang Roni mendapat simpati dari banyak pihak yang menganggapnya sebagai sosok pemimpin sekolah yang berintegritas.
Kasus ini menunjukkan perlunya transparansi dalam pengambilan keputusan terkait mutasi jabatan di sekolah. Kejelasan alasan dan komunikasi publik yang terbuka sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Pengamat pendidikan menilai insiden ini menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah. Mereka menekankan perlunya standar prosedur yang jelas dalam menangani kasus disiplin siswa, terutama bila melibatkan keluarga pejabat publik. Dengan adanya prosedur yang tegas, kepala sekolah dapat menegakkan aturan tanpa rasa takut akan konsekuensi politis.
Masyarakat berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. Dunia pendidikan harus jauh dari intervensi yang dapat merugikan guru maupun siswa. Mutasi jabatan harus berdasarkan kebutuhan profesional, bukan karena tekanan atau isu sesaat.
Ke depan, Dinas Pendidikan Kota Prabumulih memperkuat komunikasi dengan sekolah dan orang tua murid. Langkah ini penting agar setiap kebijakan terkait pendidikan dapat berjalan transparan, adil, dan tidak menimbulkan kegaduhan.
