Jakarta, Berita Nusantara 89. Pemerintah menemukan alokasi belanja ATK 44 T dalam rekapitulasi anggaran lembaga. Kabar baik dari hasil efisiensi ATK ini, pemerintah menggunakannya untuk mempertahankan laju konsumsi masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Pemerintah mengalokasikan stimulus ekonomi senilai Rp 24,4 triliun pada Juni–Juli 2025. Pemerintah memberikan bantuan ini dalam berbagai bentuk seperti potongan tarif tol, diskon transportasi publik, BSU, hingga Bansos.
Fithra Faisal Hastiadi, Tenaga Ahli Utama Bidang Ekonomi di Kantor Komunikasi Kepresidenan, menjelaskan bahwa sumber pendanaan berasal dari APBN. Dengan mempersiapkan langkah efisiensi dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.
“Pertanyaan umum biasanya, ‘Dari mana anggarannya?’ Jawabannya, kita sudah mengantisipasi sejak awal tahun. Efisiensi yang dimaksud bukan pemotongan anggaran, melainkan realokasi agar cadangan fiskal tetap sehat,” ujar Fithra dalam diskusi ekonomi di Toety Heraty Museum Cemara 6 Galery, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
Efisiensi ATK Dari Temuan Rekapitulasi Anggaran Kementerian/Lembaga
Fithra juga menyinggung penemuan alokasi belanja untuk Alat Tulis Kantor (ATK) yang mencapai Rp 44 triliun. Angka ini lebih besar jika membandingkan dengan total stimulus ekonomi. Temuan tersebut setelah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan rekapitulasi anggaran di tiap kementerian/lembaga.
Menurut Fithra, efisiensi ATK bukan sekadar penghematan, melainkan pengalihan dana ke sektor yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Kita kembali pada prinsip Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, bahwa setiap uang negara harus memiliki fungsi yang jelas dan konkret,” ucapnya.
Fithra menegaskan bahwa fokus kebijakan saat ini adalah pada meningkatkan pendapatan yang dapat masyarakat belanjakan. Ia meyakini bahwa dana Rp 24,4 triliun akan memberi dampak signifikan bila pemerintah menyalurkan secara tepat.
Optimis Untuk Mendorong Konsumsi Masyarakat
Stimulus ini relatif kecil dari belanja negara (Rp 3.621 T), Fithra optimistis efeknnya cukup untuk mendorong konsumsi lewat insentif langsung.
“Contohnya, Rp 11,93 triliun untuk tambahan bansos, Rp 10,73 triliun untuk BSU, dan diskon transportasi. Ini menyasar berbagai lapisan masyarakat—termasuk kalangan menengah yang cenderung menunda pengeluaran. Diskon bisa menjadi pemicu aktivitas ekonomi,” jelasnya.
Dari total Rp 24,4 triliun, sekitar Rp 900 miliar untuk insentif transportasi. Walau porsinya kecil, pemerintah meyakini insentif ini dapat mendorong mobilitas domestik, aktivitas belanja, hingga memicu peluang ekonomi baru di berbagai daerah.
Secara rinci, anggaran berasal dari dua sumber: Rp 23,59 triliun APBN yang menanggung, sementara Rp 850 miliar sisanya berasal dari sektor swasta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan lima jenis insentif dalam paket ini, yakni potongan tarif transportasi (kereta, pesawat, kapal), diskon tarif tol, diskon iuran JKK, BSU, serta tambahan bansos.
Detailnya: Rp 940 miliar untuk transportasi umum, Rp 650 miliar untuk potongan tol (dari sektor swasta), Rp 11,93 triliun untuk tambahan bansos, Rp 10,72 triliun untuk BSU, dan Rp 200 miliar untuk perpanjangan diskon iuran JKK.
“Kami menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 tetap mendekati 5%. Ini penting agar dampak dari perlambatan global bisa diminimalisir, dan upaya penurunan angka kemiskinan serta pengangguran berjalan lebih cepat,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).
