Jakarta, Berita Nusantara 89. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyalurkan dana jumbo sebesar Rp 200 triliun ke lima bank besar nasional. Langkah ini untuk menjaga likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit agar roda perekonomian terus berputar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa dana Rp 200 triliun ini melalui Bank Indonesia dengan skema deposit on call. Yaitu simpanan yang dapat menariknya sewaktu-waktu setelah ada pemberitahuan. Skema ini agar dana tidak mengendap terlalu lama, sehingga bank penerima aktif menyalurkan kredit ke masyarakat maupun sektor usaha.
Dari total Rp 200 triliun, terbagi ke lima bank besar milik negara dan satu bank syariah terbesar di Indonesia. Rinciannya sebagai berikut:
- Bank Mandiri: Rp 55 triliun
- Bank BNI: Rp 55 triliun
- Bank BRI: Rp 55 triliun
- Bank BTN: Rp 25 triliun
- Bank Syariah Indonesia (BSI): Rp 10 triliun
Pemerintah menekankan bahwa pemilihan bank tersebut karena perannya yang strategis dalam menyalurkan kredit ke sektor produktif. BSI karena menjadi satu-satunya bank dengan akses penuh di Aceh, sehingga dana ini dapat mendorong pembiayaan syariah di wilayah tersebut.
Dorongan Ekonomi Lewat Kredit Bank Pemerintah
Purbaya menegaskan bahwa dana ini bukan untuk investasi surat berharga negara (SBN), melainkan untuk memperkuat pembiayaan sektor riil. Ia meminta perbankan memperbesar penyaluran kredit bagi UMKM, korporasi, hingga masyarakat agar perputaran uang lebih cepat terasa di lapisan bawah.
“Tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga likuiditas sekaligus meningkatkan fungsi intermediasi perbankan. Kami ingin dana ini benar-benar mengalir ke masyarakat, bukan berhenti di instrumen keuangan,” ujar Purbaya.
Dengan tambahan dana ini, pemerintah berharap bank bisa memperluas jangkauan kredit, menekan biaya pinjaman, dan mendorong daya beli masyarakat. Jika likuiditas membaik, akan ada pertumbuhan ekonomi juga lebih terjaga.
Para pelaku usaha menyambut positif langkah pemerintah ini. Pasalnya, likuiditas tambahan ke bank dapat mempercepat proses pembiayaan bisnis. Di sisi lain, masyarakat juga berpotensi menikmati akses kredit lebih mudah, terutama untuk sektor konsumsi, perumahan, hingga modal kerja.
Namun, sejumlah pengamat menilai implementasi kebijakan harus mendapat pengawasan ketat. Pemerintah perlu memastikan dana tidak berhenti pada simpanan bank, tetapi benar-benar mengalir ke sektor produktif. Jika berhasil, kebijakan ini akan dapat menahan gejolak ekonomi global sekaligus memperkuat daya tahan perbankan nasional.
Penyaluran Rp 200 triliun ke lima bank besar menjadi strategi pemerintah menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan rincian dana ini, Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI agar dapat menjadi motor penggerak ekonomi. Jika bank benar-benar memanfaatkan dana ini untuk kredit, maka dampaknya bisa langsung terasa pada dunia usaha dan masyarakat luas.