Jakarta, Berita Nusantara 89. – Wakil Menteri Ketenagakerjaan ( Wamenaker ) Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi pada 20 Agustus 2025. Penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo sudah menerima laporan terkait kasus tersebut. Ia menekankan, proses hukum sepenuhnya kepada KPK. Jika terbukti bersalah, pemerintah akan segera mengganti Noel dari posisinya sebagai Wakil Menteri.
Prasetyo menyebutkan, keputusan resmi akan mengikuti hasil pemeriksaan KPK dalam 1×24 jam. Bila KPK menetapkan status hukum Noel sebagai tersangka, pemerintah memiliki opsi menunjuk pejabat ad interim agar tugas kementerian tidak terhambat.
Menaker Sebut OTT Wamenaker Pukulan Berat
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut penangkapan wakilnya sebagai pukulan berat. Selama 10 bulan terakhir, ia berupaya membangun integritas dan profesionalisme di lingkungan kementerian. Namun, kasus ini sangat mencoreng usaha tersebut.
Menurut Yassierli, kementerian menghormati penuh proses hukum KPK. Ia menegaskan tidak akan melakukan intervensi, dan mendukung lembaga antikorupsi bekerja secara independen. Ia juga menegaskan komitmen untuk membersihkan jajaran kementerian dari praktik korupsi.
Sebagai langkah nyata, Yassierli sebelumnya telah meminta pejabat Kemenaker dan perusahaan jasa K3 menandatangani pakta integritas. Mereka bahkan siap lengser dari jabatan bila terbukti terlibat praktik kotor. Di sisi lain, ia mengingatkan keberadaan patung berompi oranye di lobi Kemenaker yang menjadi simbol peringatan agar seluruh pegawai menjaga integritas.
Reshuffle Bergantung Hasil Penyidikan
Istana menegaskan penggantian Wamenaker bila proses hukum membuktikan keterlibatannya. Mekanisme reshuffle terbuka sebagai opsi, meski tidak harus seketika. Presiden dapat menunjuk pejabat sementara untuk menjamin kelancaran tugas kementerian.
Prasetyo meminta publik bersabar menunggu hasil resmi KPK sebelum menyimpulkan langkah lanjutan. Menurutnya, pemerintah konsisten menegakkan prinsip pemerintahan bersih dan tidak akan melindungi pejabat yang terbukti korupsi.
Kasus ini menjadi sorotan karena Noel merupakan pejabat pertama setingkat wakil menteri yang terjaring OTT di era pemerintahan sekarang. Penangkapan tersebut menunjukkan bahwa KPK tetap menjalankan fungsi pengawasan hingga ke jajaran kabinet.
Publik kini menanti kepastian status hukum Noel. Jika menjadi tersangka, maka kasus ini bisa menjadi momentum penting untuk memperkuat pesan perang melawan korupsi. Pemerintah hendaknya lebih tegas dalam memastikan tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan jabatan.
