Jakarta, Berita Nusantara 89. Brigjen Pol Hengki Haryadi kini resmi menjabat Kapolda Papua Barat Daya. Ia menggantikan Brigjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru dalam rangkaian mutasi besar Polri.
Penunjukan Hengki Haryadi sebagai Kapolda Papua Barat Daya tertuang dalam Surat Telegram Kapolri tertanggal 30 Agustus 2026. Mutasi tersebut menjadi bagian dari rotasi 424 perwira tinggi dan perwira menengah Polri.
Sebelum mendapat tugas baru, Hengki menjabat Wakapolda Riau. Sementara itu, Yulius Audie Latuheru berpindah menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Serah terima jabatan dalam rangkaian pergantian pimpinan Polda Papua Barat Daya. Hengki resmi memimpin Polda Papua Barat Daya setelah menerima tongkat komando dari pejabat sebelumnya.
Hengki Haryadi Resmi Pimpin Polda Papua Barat Daya
Pergantian tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi Polri. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier.
Menurut Isir, penempatan setiap perwira sesuai dengan kebutuhan organisasi, kompetensi, dan tantangan tugas.
Dengan jabatan barunya, Hengki Haryadi kini bertanggung jawab memimpin kepolisian di Provinsi Papua Barat Daya.
Polda Papua Barat Daya sendiri merupakan salah satu struktur kepolisian daerah yang relatif baru. Karena itu, kepemimpinan Hengki membawa pengalaman panjangnya di bidang reserse dan kewilayahan.
Hengki Haryadi Lulusan Akpol 1996
Hengki Haryadi merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1996. Kariernya banyak berkaitan dengan fungsi reserse dan penanganan berbagai perkara kriminal.
Ia mengawali sejumlah penugasan reserse di wilayah Lampung. Hengki pernah menjadi Kasatreskrim Polres Tulangbawang dan kemudian menduduki sejumlah jabatan di lingkungan Polda Lampung.
Kariernya kemudian berlanjut ke Jakarta. Ia pernah menjabat Kapolsek Metro Gambir, Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat.
Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan karier Hengki sebelum menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polri.
Hengki Pernah Tangani Kasus Hercules
Nama Hengki Haryadi juga terkenal luas ketika bertugas di Jakarta Barat. Saat menjadi Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat, ia terlibat dalam penanganan perkara yang melibatkan Hercules Rosario Marshal.
Pada 2013, polisi menangkap Hercules bersama sejumlah orang dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan kekerasan dan pemerasan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
Hengki kemudian kembali berhadapan dengan Hercules ketika menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat.
Pada November 2018, polisi menangkap Hercules di kawasan Kembangan terkait perkara pendudukan lahan dan penyerangan kompleks ruko di Kalideres.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian yang menonjol dari perjalanan Hengki di bidang reserse.
Pernah Jabat Sejumlah Posisi Strategis
Selain tugas di Jakarta, Hengki juga pernah menduduki sejumlah jabatan penting di lingkungan Polri.
Ia tercatat pernah menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok pada 2014-2016. Setelah itu, Hengki menjabat Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
Hengki Haryadi kemudian kembali dipercaya memimpin Polres Metro Jakarta Barat pada periode 2017-2019.
Setelah mengikuti pendidikan Sespimti, ia ditunjuk menjadi Kapolres Metro Jakarta Pusat pada 2020. Kariernya terus berkembang hingga mendapat penugasan sebagai Wakapolda Riau.
Hengki Bawa Pengalaman Reserse ke Papua Barat Daya
Selama berkarier di Jakarta, Hengki terlibat dalam penanganan sejumlah perkara kriminal. Salah satunya pengungkapan jaringan narkoba yang melibatkan jaringan internasional.
Ia juga pernah bertugas sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam posisi tersebut, Hengki menangani berbagai perkara kriminal yang menjadi perhatian publik.
Kini, pengalaman tersebut menjadi bagian dari bekal Hengki dalam menjalankan tugas sebagai Kapolda Papua Barat Daya.
Pergantian kepemimpinan diharapkan dapat menjaga kesinambungan tugas kepolisian di wilayah tersebut. Hengki juga dituntut melanjutkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat sesuai tanggung jawab barunya.
