Bangkalan, Berita Nusantara 89. Aliansi Honorer Bersatu (AHB) Bangkalan berencana membawa aspirasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) ke Jakarta. Mereka akan mengikuti Silaturahmi Nasional (Silatnas) pada 7 September 2026 menyuarakan kesetaraan perlakuan bagi PPPK paruh waktu dari berbagai profesi.
AHB Bangkalan menilai, kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu mulai 2027 perlu memperhatikan unsur tenaga yang selama ini mendukung pelayanan pemerintahan. Mereka menilai perhatian terhadap PPPK paruh waktu tidak seharusnya hanya berfokus pada tenaga guru.
Menurut AHB, tenaga teknis dan tenaga kesehatan juga memiliki peran penting dalam menjalankan pelayanan publik dan perlu mendapatkan perlakuan setara.
AHB Bangkalan Tuntut Kesetaraan PPPK Paruh Waktu
Ketua AHB Bangkalan, Mar’um, mengatakan keberangkatan ke Jakarta menjadi bagian dari perjuangan para tenaga honorer untuk memperoleh perlakuan yang adil setelah bertahun-tahun menjalankan tugas pelayanan pemerintahan.
“Kita menuntut keadilan. Harusnya ada kesetaraan antara guru, teknis, dan nakes karena statusnya sama-sama ASN paruh waktu. Kenapa ada perlakuan berbeda dari pemerintah pusat dan DPR?” ujar Mar’um, Sabtu (29/8/2026).
Menurutnya, AHB tidak mempermasalahkan perhatian pemerintah terhadap tenaga guru. Namun, kebijakan tersebut agar tidak mengesampingkan tenaga teknis maupun tenaga kesehatan yang juga menjadi bagian dari pelayanan publik.
“Guru mendidik, nakes melayani kesehatan, sedangkan tenaga teknis menjalankan pelayanan serta administrasi pemerintahan. Semua memiliki peran masing-masing,” katanya.
Tenaga Teknis dan Nakes Juga Minta Perhatian
AHB Bangkalan berpandangan bahwa status PPPK paruh waktu melekat pada berbagai jenis profesi. Karena itu, kebijakan pemerintah mengenai masa depan PPPK PW perlu mempertimbangkan kondisi seluruh tenaga yang telah lama mengabdi.
Tenaga kesehatan, misalnya, memiliki peran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, tenaga teknis mendukung operasional dan administrasi pemerintahan di berbagai organisasi perangkat daerah.
AHB berharap pemerintah pusat dan DPR dapat melihat persoalan tersebut secara menyeluruh sehingga tidak terjadi kesenjangan perlakuan antarkelompok PPPK paruh waktu.
Eks THL Bangkalan Ungkap Masa Pengabdian
Persoalan masa pengabdian juga menjadi salah satu perhatian AHB Bangkalan. Sejumlah tenaga honorer telah bekerja selama bertahun-tahun sebelum mendapatkan kepastian mengenai status kepegawaiannya.
Salah satu pengurus AHB Bangkalan, M. Faizil Haq atau Faiz, mengatakan ia merupakan mantan tenaga harian lepas (THL) yang telah bekerja sejak 2008.
“Sebagai eks-THL Bangkalan yang sudah mengabdi puluhan tahun, kami berharap pemerintah pusat memperhatikan kesejahteraan kami. Saya pribadi masuk THL sejak 2008 sampai sekarang belum ada kepastian,” ujar Faiz.
Pengalaman tersebut, menurut AHB, menjadi gambaran mengenai panjangnya masa pengabdian sebagian tenaga honorer di daerah.
Karena itu, mereka berharap kebijakan pemerintah mengenai PPPK paruh waktu tidak hanya melihat status kepegawaian saat ini, tetapi juga mempertimbangkan masa pengabdian serta kontribusi tenaga honorer selama menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
AHB Bangkalan : Aspirasi PPPK Masuk ke Silatnas Jakarta
Rencana keberangkatan AHB Bangkalan ke Jakarta melalui keikutsertaan dalam Silatnas yang akan berlangsung pada 7 September 2026.
Forum tersebut agar menjadi ruang bagi perwakilan tenaga PPPK paruh waktu dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah maupun DPR.
AHB Bangkalan ingin menyampaikan tuntutan agar terdapat skema pengangkatan yang lebih merata bagi seluruh PPPK paruh waktu, termasuk tenaga teknis, kesehatan, dan guru.
Dalam materi seruan Silatnas yang beredar, salah satu tuntutan yang disuarakan adalah mendorong pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK bagi seluruh profesi.
Selain itu, mereka juga meminta perhatian terhadap kebijakan pembiayaan ASN PPPK di lingkungan pemerintah daerah agar pemerintah pusat turut memberikan dukungan.
AHB Dorong Perjuangan Dilakukan Damai
AHB Bangkalan menyerukan agar perjuangan mengenai masa depan PPPK paruh waktu dilakukan secara tertib, damai, dan bermartabat.
Bagi mereka, persoalan PPPK paruh waktu tidak hanya berkaitan dengan status kepegawaian. Masa pengabdian dan kesejahteraan tenaga honorer juga menjadi bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
AHB berharap aspirasi dari daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah terkait keberlanjutan status PPPK paruh waktu.
Silatnas 7 September 2026 di Jakarta pun diharapkan menjadi momentum bagi para PPPK paruh waktu dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan mengawal kebijakan pemerintah serta DPR.
