Sidoarjo, Berita Nusantara 89. Kasus dugaan keracunan menu MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dugaan jumlah santri yang mengalami keracunan mencapai sekitar 500 orang.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin. SPPG yang terduga berkaitan dengan penyediaan menu MBG dalam kasus tersebut.
Dalam sidak tersebut, Subandi mengungkapkan adanya persoalan lain terkait keberadaan SPPG di Kabupaten Sidoarjo. Dari total 170 SPPG yang telah berdiri, sebanyak 31 SPPG belum mengantongi izin.
31 SPPG Sidoarjo Belum Mengantongi Izin
Subandi mengatakan keberadaan puluhan SPPG yang belum memiliki izin perlu menjadi perhatian serius, terutama setelah munculnya kasus dugaan keracunan makanan oleh ratusan santri.
Menurutnya, penting untuk memperkuat pengawasan terhadap penyedia layanan pemenuhan gizi untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
“Total berdiri BGN yang ada di Sidoarjo 170. Yang masih belum ada izin, 31. Tadi kita sampaikan kepada BGN Pusat, jadi betul-betul ada pengawasan yang ekstra. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini lagi,” ujar Subandi, Rabu (2/9/2026).
Pemkab Sidoarjo kemudian meminta Badan Gizi Nasional (BGN) meningkatkan pengawasan terhadap seluruh SPPG yang menjalankan program MBG di wilayah tersebut.
Langkah pengawasan penting karena SPPG menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi masyarakat.
Keracunan Menu MBG, SPPG Kalitengah Jadi Sorotan
SPPG Kalitengah menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian setelah muncul dugaan keracunan MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hikam.
Subandi melakukan pengecekan langsung ke lokasi untuk melihat kondisi SPPG yang berkaitan dengan penyediaan makanan dalam program tersebut.
Namun, terkait langkah lanjutan terhadap SPPG Kalitengah, Subandi menyerahkannya kepada BGN. Menurutnya, kewenangan mengenai SPPG berada pada lembaga tersebut.
Pemerintah daerah tetap mendorong adanya evaluasi dan pengawasan agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan standar keamanan pangan dan pelayanan yang semestinya.
BGN Percepat Pengurusan Sertifikat
Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait kondisi SPPG di wilayah tersebut.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG yang belum memilikinya.
“Kami akan koordinasi pasti dengan Forkopimda Sidoarjo. Alhamdulillah Forkopimda Sidoarjo sangat luar biasa tanggapnya, responsnya dengan kami, kami bantu terus. Jadi perihal belum ada SLHS akan dipercepat dan dibantu oleh Sidoarjo,” kata Teguh.
Koordinasi antara BGN dan Pemkab Sidoarjo agar dapat mempercepat pemenuhan persyaratan bagi SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut.
Dengan demikian, setiap unit pelayanan dapat menjalankan program pemenuhan gizi dengan memperhatikan aspek kebersihan dan kelayakan sanitasi.
Jumlah Santri Keracunan Menu MBG Capai 500 Orang
Kasus dugaan keracunan MBG sebelumnya terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Kecamatan Tanggulangin. Jumlah santri yang mengalami keracunan kemudian terus bertambah hingga mencapai sekitar 500 orang.
Peristiwa tersebut mendorong pemerintah daerah bersama BGN untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya berkaitan dengan proses penyediaan makanan.
Kasus ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program MBG. Pengawasan tidak hanya perlu terhadap menu, tetapi juga terhadap kelayakan fasilitas, sanitasi, serta pemenuhan persyaratan operasional SPPG.
Perkuat Pengawasan SPPG
Pemkab Sidoarjo berharap pengawasan terhadap SPPG dapat secara lebih ketat. Keberadaan 31 SPPG yang belum mengantongi izin menjadi salah satu persoalan yang perlu segera mendapatkan tindaklanjut.
Program MBG memiliki tujuan memberikan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Karena itu, aspek keamanan dan kelayakan makanan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan program tersebut.
Kasus dugaan keracunan di Sidoarjo diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah daerah, BGN, pengelola SPPG dan pihak terkait lainnya perlu memperkuat koordinasi agar pelayanan makanan bagi masyarakat dapat berlangsung aman dan memenuhi ketentuan.
Dengan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, program Makan Bergizi Gratis di Sidoarjo diharapkan tetap dapat berjalan sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan dan kesehatan penerima manfaat.
