Cilacap, Berita Nusantara 89. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy melepas 1.200 bibit sidat di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan program pembinaan produktif bagi warga binaan pemasyarakatan.
Pelepasan bibit sidat tersebut di area kolam budidaya seluas sekitar tiga hektare dengan 20 kolam pembesaran. Program ini merupakan bagian dari inovasi Kementerian Imipas dalam menghadirkan kegiatan positif di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Khususnya di Nusakambangan sebagai pusat lapas berkeamanan tinggi. Melalui program ini, warga binaan terlibat secara langsung dalam proses budidaya, mulai dari penebaran benih, pemeliharaan, hingga panen.
Menteri Imipas : Dukungan Nyata Ketahanan Pangan Nasional
Agus Andrianto menjelaskan bahwa budidaya sidat di Nusakambangan tidak hanya sebagai sarana pelatihan kerja bagi warga binaan, tetapi juga sebagai langkah nyata mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kegiatan ini memberi manfaat ganda: menciptakan lapangan kerja bagi warga binaan sekaligus meningkatkan potensi ekonomi perikanan di daerah pesisir selatan Jawa. “Kami ingin setiap warga binaan memiliki keterampilan baru yang berguna setelah bebas nanti. Dengan cara ini, mereka bisa kembali ke masyarakat sebagai individu produktif,” ujarnya.
Menteri Agus Andrianto menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan komitmen Kemenimipas dalam mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang produktif dan mandiri. Menurutnya, Nusakambangan tidak hanya sebagai kawasan pemasyarakatan, tetapi juga sebagai wilayah potensial untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui budidaya perikanan. Program ini di atas lahan seluas 48,7 hektare dengan kolam-kolam budidaya berbagai jenis ikan. Budidaya dengan ikan bernilai ekonomi tinggi, seperti lele, bandeng, bawal, sidat, serta udang vaname dan udang windu.
Melalui program ini, warga binaan pemasyarakatan turut terlibat dalam proses pengelolaan dan budidaya ikan, mulai dari penebaran benih hingga panen. Dengan demikian, mereka memperoleh keterampilan baru yang dapat menjadi bekal ketika kembali ke masyarakat. Selain meningkatkan produktivitas di dalam lembaga pemasyarakatan, kegiatan ini juga membantu menciptakan lapangan kerja. Kemudian untuk memperkuat rantai pasok pangan, dan menumbuhkan nilai ekonomi di daerah pesisir selatan Jawa.
Kolaborasi Kemenimipas dan Bappenas
Kepala Bappenas Rachmat Pambudy yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kolaborasi antar-kementerian ini sejalan dengan visi pembangunan nasional. Mengedepankan fokus pada ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi. Ia menambahkan, sektor perikanan memiliki potensi berkembang sebagai pilar ekonomi baru di tengah tantangan kebutuhan pangan global.
Program perikanan di Nusakambangan ini juga menjadi bagian dari transformasi sistem pemasyarakatan menuju pendekatan yang lebih humanis dan produktif. Warga binaan tidak hanya menjalani pembinaan moral dan sosial, tetapi juga kesempatan untuk bekerja. Kemudian kesempatan melakukan berinovasi, serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Setiap hasil panen nantinya dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi lembaga sekaligus menjadi insentif bagi para warga binaan yang terlibat.
Kemenimipas dan KKP berkomitmen untuk terus memperluas program ini ke wilayah lain yang memiliki potensi kelautan serupa. Harapannya, sinergi lintas kementerian ini mampu meningkatkan kapasitas produksi pangan, menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Dengan adanya program perikanan di Nusakambangan, wajah pemasyarakatan Indonesia kini berubah. Pulau yang dahulu semata-mata sebagai lokasi lembaga pemasyarakatan kini menjadi pusat produktivitas, pemberdayaan, dan inovasi di bidang ketahanan pangan. Langkah kolaboratif ini membuktikan bahwa sektor pemasyarakatan dapat berperan penting dalam mendukung agenda besar pemerintah menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat pangan.
