Jakarta, Berita Nusantara 89. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) menyatakan bahwa pembangunan tujuh dari 13 lapas baru rampung pada tahun ini. Hal ini sebagai bagian dari strategi mengatasi over capacity.
” Tahun ini kami mengupayakan bisa selesai 7,” ungkapnya saat kunjungan di Lapas Perempuan Kelas II A Malang.
Ia menegaskan bahwa upaya penyelesaian proyek infrastruktur pemasyarakatan harus berjalan cepat dan terkoordinasi. Dengan demikian, masalah kepadatan di lapas dapat berkurang secara signifikan. Selain itu, lapas baru juga agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga binaan.
Lebih lanjut, pembangunan tersebut tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Ia memastikan bahwa lokasi akan menjangkau pulau-pulau dan daerah yang sangat membutuhkan perbaikan sistem pemasyarakatan. Pendistribusian proyek secara adil ini menjadi bagian dari upaya pemerataan kualitas layanan publik.
Ketika meninjau lapas perempuan di Malang, ia melihat langsung kondisi lapas yang mengalami tekanan kapasitas tinggi. Meski demikian, layanan tetap berjalan optimal dalam keterbatasan ruang dan fasilitas. Para kepala lapas telah mengerahkan tenaga ekstra demi menjaga keamanan dan memberi akses layanan bagi penghuni lapas.
Menteri Imipas : Pemberdayaan Napi Untuk Reformasi Pemasyarakatan
Sementara itu, Menteri Imipas juga menyampaikan bahwa pemberdayaan warga binaan menjadi salah satu kunci utama reformasi pemasyarakatan. Ia meminta agar setiap lapas memasukkan program ketahanan pangan dan pelatihan produktif bagi warga binaan. Dengan demikian, mereka dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan mental yang lebih baik.
Menurutnya, proses evaluasi program seperti remisi dan pengajuan peninjauan kembali perlu tindak lanjut sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa sistem kerja lembaga harus transparan agar hak warga binaan terpenuhi tanpa mengurangi kualitas keamanan lembaga.
Secara khusus, ia memonitor implementasi rencana pembangunan agar selesai dalam batas waktu target. Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi prioritas agar konflik pelaksanaan proyek dapat lebih minimal. Komitmen terhadap target tahun ini berarti setiap proyek harus memiliki progres yang jelas.
Ia juga menekankan bahwa setiap rupiah dana anggaran negara harus efektif dan memberikan manfaat langsung. Oleh karena itu, anggaran pembangunan lapas pada infrastruktur yang berstandar modern serta ramah lingkungan. Dengan demikian, efektivitas dan akuntabilitas pembangunan dapat terjaga.
Selain itu, Menteri menegaskan pentingnya menghindari inefisiensi dalam perencanaan proyek. Ia menyebut bahwa desain yang kurang matang dapat menimbulkan pemborosan bahkan proyek tak menghasilkan dampak optimal. Oleh karenanya, pendekatan perencanaan secara terpadu dari awal hingga akhir sangat perlu agar hasilnya lebih sesuai kebutuhan masyarakat.
Pentingnya Dukungan Masyarakat Sekitar Lapas
Di tengah proses pembangunan, pemerintah daerah juga agar menjaga pelayanan bagi masyarakat dan warga binaan. Menteri meminta agar pelayanan tetap berjalan lancar meski proyek konstruksi berlangsung di area sekitar lapas. Ia memerintahkan agar pengalihan sementara tempat layanan dengan tertib agar tidak mengganggu akses publik.
Lebih lanjut, ia mendorong kepala lapas untuk terus menjaga relasi yang baik dengan masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan lokal. Dukungan masyarakat setempat sangat penting agar pembangunan dapat berlangsung tanpa hambatan sosial maupun teknis.
Secara keseluruhan, proyek pembangunan tujuh lapas prioritas pada 2025 mencerminkan upaya serius kementerian dalam menangani akar persoalan lapas nasional. Gerak cepat pemerintah untuk menyelesaikan infrastruktur penjara juga menunjukkan tekad untuk reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berorientasi masa depan.
Kini, fokus bergeser pada monitoring progres dan evaluasi kualitas pelayanan di lapas yang telah ada. Apabila semua berjalan sesuai rencana, kapasitas lapas nasional dapat meningkat, beban kelebihan kapasitas berkurang, dan warga binaan mendapat kesempatan lebih baik untuk reintegrasi sosial di masa mendatang.
