Sidoarjo, Berita Nusantara 89. Tragedi lumpur Lapindo di Sidoarjo memasuki usia 20 tahun, namun lukanya belum benar-benar hilang. Bencana yang terjadi sejak 2006 itu masih menyisakan dampak besar bagi ribuan warga yang kehilangan rumah, pekerjaan, hingga kampung halaman.
Genangan lumpur panas yang sempat menenggelamkan sejumlah desa kini memang tidak lagi seheboh dulu. Namun, ingatan tentang relokasi, kerugian ekonomi, dan trauma sosial masih melekat di tengah masyarakat terdampak. Sementara itu, kawasan tanggul lumpur Lapindo kini menjadi pengingat bisu salah satu bencana terbesar di Jawa Timur.
Tragedi Lumpur Lapindo yang penuh kontroversi panjang, bukan sekedar menenggelamkan desa tetapi juga memunculkan siapa yang bertanggung jawab atas tragedi ini.
Awal Mula Lumpur Lapindo Menyembur
Semburan lumpur pertama muncul di wilayah Porong, Sidoarjo, pada 29 Mei 2006. Saat itu, lumpur panas keluar tanpa henti dan terus meluas ke permukiman warga serta kawasan industri.
Melansir Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), kejadian ini bermula dari aktivitas pengeboran gas Banjar Panji-1 milik PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo. Lebih jauh, titik semburan di Desa Siring, sekitar 200 meter dari lokasi pengeboran.
Berdasarkan laporan sebelum semburan, pengeboran telah mencapai 8.500 kaki. Kemudian pada 18 Mei 2006, Medco Energi, perusahaan rekanan, mengeluarkan peringatan untuk memasang casing pelindung sebelum melanjutkan.
Namun akhirnya, 29 Mei lumpur panas pertama menyembur tepat dua hari setelah gempa besar Jogjakarta. Kemudian perdebatan panjang mengenai penyebab semburan lumpur lapindo terus berlangsung.
Di satu sisi, ada pihak menyebut kesalahan dalam proses pengeboran dan di sisi lain adanya gempa yang memicu aktivitas geologi di dalam tanah.
Akibatnya, ribuan rumah, sekolah, tempat ibadah, dan lahan pertanian terendam lumpur. Banyak warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka demi keselamatan.Selain itu, jalur transportasi utama di wilayah tersebut sempat lumpuh akibat genangan lumpur yang terus meluas.
Tol Surabaya Gempol Tutup, Membangun Tanggul
Lumpur yang terus meluas mulai menggenangi kawasan permukiman dan infrastruktur. Pada 13 Juni 2006, ruas tol Surabaya-Gempol akhirnya tutup karena lumpur mulai mendekati badan jalan.
Penutupan tol ini berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi Jawa Timur karena jalur tersebut merupakan akses penting menuju Surabaya dan wilayah selatan.
Pemerintah dan pihak terkait mulai membangun tanggul raksasa untuk membendung aliran lumpur. Namun beberapa kali tanggul dilaporkan jebol karena tekanan lumpur yang sangat besar.
Sejak saat itu, kawasan Porong perlahan berubah menjadi area lumpur luas yang menenggelamkan rumah, sekolah, masjid, sawah, hingga pabrik.
Setahun berselang, Presiden SBY menerbitkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang pembentukan BPLS dan Tim Nasional Penanggulangan Seburan Lumpur Sidoarjo.
Kemudian pada 2008, BPLS menyebut bahwa semburan meluas hiingga 100 ribu meter kubik per hari. Lumpur yang meluas menyebabkan ribuan warga kehilangan rumah. Selanjutnya BPLS memutuskan mengurangi beban tekanan dengan mengalirkan lumpur ke kali Porong.
Lumpur Lapindo : Dua Dekade Belum Selesai ?
Tragedi Lapindo mengubah kehidupan masyarakat secara drastis. Ribuan keluarga harus pindah karena rumah mereka tenggelam. Sebagian warga kehilangan mata pencaharian setelah kawasan usaha dan pertanian rusak total. Di sisi lain, banyak korban mengaku hingga kini masih berjuang memulihkan kondisi ekonomi keluarga.
“Banyak kenangan hilang bersama tenggelamnya kampung kami,” ungkap salah seorang warga terdampak.
Meski demikian, sebagian masyarakat mencoba bangkit dengan memulai kehidupan baru di lokasi relokasi. Dua dekade berlalu, persoalan ekonomi, trauma psikologis juga membekas pada masyarakat terdampak.
Beberapa warga menilai penyelesaian kompensasi dan pemulihan sosial belum sepenuhnya tuntas. Kemudian, muncul kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan di sekitar area lumpur. Sementara itu, tanggul penahan lumpur terus dijaga untuk mencegah meluasnya genangan ke kawasan permukiman.
Polemik Ganti Rugi
Pemerintah sempat memberikan dana talangan sekitar Rp 773,38 miliar kepada Lapindo untuk membantu pelunasan pembelian tanah dan bangunan warga terdampak. Grup Bakrie wajib melakukan pengembalian dana talangan tersebut paling lambar dalam 4 tahun atau pada Juli 2019 dengan bunga 4,8% per tahun dari jumlah pinjaman.
Namun hingga Maret 2019, pembayaran utang tersebut masih menjadi polemik karena pelunasannya belum mencapai 10 persen.
Pada 19 Juni 2019, Lapindo mengajukan permohonan untuk membayar utang sebesar Rp 773,38 miliar kepada pemerintah dengan menggunakan piutang senilai Rp 1,9 triliun.
Upaya Mengembalikan Keadaan
Kini, area lumpur Lapindo menjadi simbol tragedi besar yang pernah mengguncang Indonesia. Banyak orang datang untuk melihat langsung lokasi yang dahulu merupakan permukiman warga.
Pengembangan Geowisata di wilayah Kerja Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo menjadi salah satu upaya pengamanan aset tanah yang telah bebas dengan memanfaatkannya menjadi kawasan geowisata.
Hal ini bertujuan menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat setempat dan desain plot pengembangan ekonomi daerah sekitar sebagai upaya konservasi, edukasi, dan peningkatan ekonomi masyarakat tanpa meninggalkan aspek kearifan lokal.
Selain itu, karena sifat Lumpur Sidoarjo yang sangat plastis ini kemudian juga sebagai bahan konstruksi dengan menambahkan dengan bahan subs, misalnya abu batubara, abu sekam padi, pasir menjadi bata merah, genteng, agregat, dan beton ringan.
Di sisi lain, kawasan tersebut juga menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap aktivitas industri dan mitigasi bencana. Pemerintah bersama berbagai pihak masih melakukan pemantauan terhadap kondisi tanggul dan semburan lumpur hingga sekarang.
Memasuki 20 tahun tragedi Lapindo, warga berharap perhatian terhadap korban tetap berlanjut. Mereka ingin pemulihan ekonomi dan sosial benar-benar untuk seluruh masyarakat terdampak.
Selain itu, warga berharap kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Tragedi Lapindo dinilai menjadi pelajaran besar tentang pentingnya keselamatan lingkungan dan perlindungan masyarakat.
