Madiun, Berita Nusantara 89. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurut Mahfud, Megawati sebenarnya menyetujui agar regulasi tersebut.
Namun, persetujuan tersebut dengan kekhawatiran. Megawati sebut cemas RUU Perampasan Aset justru berpotensi adanya penyalahgunnaan oleh aparat penegak hukum sebagai sarana pemerasan.
Hal tersebut Mahfud MD sampaikan dalam sebuah siniar melalui akun YouTube Mahfud MD Official, sebagaimana pada Rabu (2/9/2026).
Mahfud MD : Megawati Setuju RUU Perampasan Aset
Mahfud mengatakan, ia mengetahui sikap Megawati setelah berbicara secara langsung dengan mantan Presiden Republik Indonesia tersebut.
Dalam percakapan itu, Megawati menilai keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai sebuah aturan yang baik untuk mendukung pemberantasan tindak pidana.
Akan tetapi, Megawati memiliki kekhawatiran terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan apabila aturan tersebut oleh aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya bersih.
“Bu Mega mengatakan, ‘Pak Mahfud, saya ini setuju Undang-Undang Perampasan Aset itu bagus, tetapi yang saya khawatir terjadi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum, jadi alat pemerasan oleh polisi, jaksa,” ungkap Mahfud.
Menurut Mahfud, kekhawatiran tersebut berkaitan dengan kondisi institusi penegak hukum yang masih membutuhkan pembenahan.
Megawati Soroti Polisi dan Kejaksaan
Mahfud menjelaskan, dalam pembicaraan tersebut Megawati menilai pembenahan terhadap aparat penegak hukum perlu menjadi perhatian.
Polisi dan kejaksaan, menurut pandangan Mahfud, perlu memperkuat dari sisi integritas sehingga kewenangan melalui suatu undang-undang tidak ada penyalahgunaan.
“Oleh sebab itu, ini dulu yang harus dibenahi, bersihnya polisi dan kejaksaan. Tapi prinsip saya setuju,” kata Mahfud, menirukan pernyataan Megawati.
Kekhawatiran tersebut menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, mengingat regulasi tersebut nantinya akan memberikan kerangka hukum yang lebih kuat dalam upaya merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Mahfud MD Berbeda Pandangan dengan Megawati
Meski mengungkap kekhawatiran Megawati, Mahfud MD mengaku memiliki pandangan yang berbeda mengenai urutan pembenahan aparat penegak hukum dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Mahfud menilai pengesahan regulasi tersebut tidak harus menunggu sampai seluruh aparat penegak hukum bersih terlebih dahulu.
Menurutnya, apabila pengesahan RUU Perampasan Aset baru setelah persoalan integritas aparat penegak hukum benar-benar selesai, proses tersebut berpotensi tidak pernah mencapai titik akhir.
“Kalau nunggu polisi dan jaksa bersih, kapan rampung-rampungnya kita? Enggak akan pernah ada undang-undang, semua undang-undang enggak ada gunanya,” ujar Mahfud.
Karena itu, ia mendorong agar pembenahan institusi penegak hukum dan penyelesaian RUU Perampasan Aset secara bersamaan.
Pembenahan Aparat dan RUU Bisa Berjalan Bersamaan
Mahfud berpandangan, persoalan integritas aparat penegak hukum tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan atau menunda pembentukan regulasi dalam pemberantasan tindak pidana.
Menurut dia, pembenahan terhadap polisi dan kejaksaan tetap dapat melalui aturan dan mekanisme yang sudah tersedia.
Pada saat yang sama, pemerintah dan DPR dapat melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset.
“Simultan dong. Polisi yang harus bersih, jaksa harus bersih itu kan sudah ada undang-undangnya, tinggal itu lalu tambah dengan Undang-Undang Perampasan Aset. Itu pemikiran kita,” tutur Mahfud.
Pandangan tersebut menempatkan dua agenda secara bersamaan, yakni memperbaiki integritas aparat penegak hukum sekaligus memperkuat perangkat hukum untuk melakukan pemulihan aset hasil tindak pidana.
Perdebatan RUU Perampasan Aset
Pernyataan Mahfud MD menambah dinamika pembahasan RUU Perampasan Aset yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik.
Di satu sisi, regulasi tersebut dipandang penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan memungkinkan negara melakukan pemulihan terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapannya. Kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan mekanisme pengawasan dan integritas aparat yang nantinya menjalankan ketentuan dalam undang-undang.
Karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya menyangkut substansi mengenai perampasan aset, tetapi juga bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan secara transparan, akuntabel, dan tetap memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Pernyataan Mahfud menunjukkan bahwa dukungan terhadap RUU Perampasan Aset tidak selalu berarti mengabaikan persoalan penegakan hukum. Pembenahan institusi dan penguatan regulasi dinilai dapat berjalan beriringan.
Dengan demikian, perdebatan mengenai RUU Perampasan Aset kini tidak hanya berkutat pada kebutuhan pengesahan aturan, tetapi juga memastikan regulasi tersebut tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.
