JAKARTA, Berita Nusantara 89. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) membatalkan rencana pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai salah satu syarat beli BBM subsidi di Sumatera Selatan. Kebijakan yang sebelumnya akan mulai berlaku pada 15 September 2026 tersebut batal setelah evaluasi selama masa uji coba.
Pembatalan cek STNK BBM subsidi menjadi kabar bagi masyarakat yang sebelumnya khawatir harus membawa dokumen kendaraan ketika melakukan pembelian BBM subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, mengatakan keputusan tersebut setelah pihaknya mengevaluasi pelaksanaan mekanisme pengawasan selama masa transisi.
Menurut Rusminto, evaluasi tidak hanya mempertimbangkan hasil uji coba di lapangan, tetapi juga memperhatikan masukan masyarakat serta pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyaluran BBM subsidi.
“Berdasarkan evaluasi selama masa uji coba dan masukan dari berbagai pihak, mekanisme pengawasan akan sesuai dengan mekanisme yang ada sebelumnya. Pengecekan STNK batal sebagai persyaratan pelayanan di SPBU,” ujar Rusminto dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).
Beli BBM Subsidi Cek STNK Batal
Dengan keputusan tersebut, masyarakat di Sumatera Selatan tidak perlu menunjukkan STNK sebagai persyaratan untuk membeli BBM subsidi mulai 15 September 2026.
Artinya, rencana penerapan cek STNK untuk beli BBM subsidi yang sebelumnya tidak jadi berlaku. Mekanisme pelayanan di SPBU kembali menggunakan sistem pengawasan yang telah berjalan sebelumnya.
Meski demikian, pembatalan pemeriksaan STNK bukan berarti penghentian pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi. Pertamina tetap akan melakukan sejumlah langkah untuk memastikan BBM subsidi sampai ke masyarakat yang memang berhak.
Pengawasan tersebut juga untuk mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan yang dapat mengganggu ketepatan sasaran penyaluran BBM subsidi.
Pengawasan Tetap Menggunakan QR Code dan Nomor Polisi
Pertamina menyatakan pengawasan penyaluran BBM subsidi tetap dengan memanfaatkan sistem digital yang telah tersedia.
Salah satu instrumen adalah QR Code serta nomor polisi kendaraan. Data transaksi tersebut untuk memantau pola pembelian BBM dan mendeteksi transaksi yang tidak wajar.
Pertamina juga akan memperhatikan kemungkinan adanya transaksi berulang dalam jumlah atau pola tertentu yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan BBM subsidi.
Selain itu, pengoptimalan sistem digital dan monitoring transaksi akan terus berjalan. Evaluasi terhadap lembaga penyalur atau SPBU juga untuk memastikan proses distribusi berjalan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pertamina pencegahan penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak yang tidak berhak.
Pertamina Koordinasi dengan BPH Migas dan Pemerintah Daerah
Dalam menjalankan pengawasan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak.
Koordinasi tersebut meliputi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing.
Koordinasi agar pengawasan distribusi BBM subsidi secara terpadu, terutama dalam mengantisipasi berbagai bentuk penyalahgunaan di lapangan.
Pertamina menegaskan bahwa tujuan utama pengawasan tidak berubah meskipun mekanisme pemeriksaan STNK batal.
“Pada prinsipnya, tujuan kami tetap sama, yaitu memastikan BBM subsidi dapat sampai ke masyarakat yang berhak sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan,” kata Rusminto.
Monev Kebijakan
Pertamina menyampaikan apresiasi terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan mengenai mekanisme pengawasan BBM subsidi.
Masukan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan pelayanan di SPBU. Pertamina menyatakan ebaluasi setiap mekanisme gar pengawasan tetap efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Setiap kebijakan maupun mekanisme akan terus evaluasi agar tujuan pengawasan dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rusminto.
Dengan demikian, masyarakat Sumatera Selatan tetap dapat membeli BBM subsidi tanpa harus menunjukkan STNK sebagai persyaratan khusus mulai 15 September 2026.
Namun, masyarakat tetap diminta menggunakan BBM subsidi secara bijak dan sesuai peruntukannya. Pertamina juga mengingatkan agar QR Code maupun nomor polisi kendaraan tidak disalahgunakan.
Masyarakat Agara Tidak Menyalahgunakan BBM Subsidi
Pembatalan cek STNK untuk beli BBM subsidi di Sumatera Selatan pada dasarnya hanya mengubah mekanisme pelayanan, bukan menghapus pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi.
Pertamina tetap mengandalkan sistem digital, pemantauan transaksi, QR Code, dan nomor polisi kendaraan untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan.
Masyarakat diharapkan ikut menjaga agar BBM subsidi dapat dinikmati kelompok yang memang berhak. Apabila menemukan indikasi penyalahgunaan, masyarakat juga dapat menyampaikannya kepada pihak terkait.
Dengan mekanisme tersebut, Pertamina berharap penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran sekaligus memberikan pelayanan yang mudah dan tidak menyulitkan masyarakat di SPBU.
