Makassar, Berita Nusantara 89. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama Pertamina Patra Niaga Sulawesi menerapkan pembatasan pengisian BBM subsidi di Sulsel menggunakan sistem ganjil genap berdasarkan nomor polisi kendaraan. Kebijakan tersebut berlaku di seluruh SPBU di Sulawesi Selatan mulai 13 hingga 20 September 2026 menyusul BBM langka di Makassar.
Kebijakan ini sebagai langkah untuk mengendalikan antrean panjang kendaraan yang sebelumnya terjadi di sejumlah SPBU, khususnya di wilayah Makassar. Antrean bahkan mengular hingga lebih dari satu kilometer.
Aturan pembatasan tersebut mengacu pada Surat Edaran Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Sulsel pada 13 September 2026.
BBM Langka di Makassar : Aturan Ganjil Genap di Sulsel
Melalui kebijakan tersebut, kendaraan dengan nomor polisi berakhiran angka ganjil hanya boleh melakukan pengisian BBM subsidi pada tanggal ganjil.
Sebaliknya, kendaraan yang memiliki nomor polisi berakhiran angka genap mendapat kesempatan mengisi BBM subsidi pada tanggal genap.
Penerapan sistem tersebut untuk mengatur arus kendaraan yang masuk ke area SPBU sekaligus mengurangi penumpukan akibat tingginya jumlah kendaraan yang membutuhkan BBM bersubsidi.
Petugas SPBU bersama Dinas Perhubungan siaga di area pintu masuk SPBU. Mereka bertugas memastikan kendaraan yang hendak melakukan pengisian sesuai dengan jadwal berdasarkan nomor polisi.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat agar memperhatikan tanggal sebelum datang ke SPBU untuk mengisi Pertalite maupun Solar bersubsidi.
BBM Langka di Makassar : Batasi Pembelian Pertalite
Selain menerapkan sistem ganjil genap, pemerintah juga menetapkan pembatasan kuota pembelian Pertalite.
Dalam kebijakan tersebut, pembatasan pembelian Pertalite maksimal senilai Rp300 ribu untuk setiap kendaraan.
Pembatasan ini berlaku bersamaan dengan pengaturan jadwal berdasarkan nomor polisi. Tujuannya agar distribusi BBM bersubsidi dapat lebih terkendali dan antrean kendaraan di SPBU dapat berkurang.
Sementara itu, pembatasan tersebut tidak berlaku untuk BBM nonsubsidi. Masyarakat yang menggunakan BBM nonsubsidi tetap dapat melakukan pembelian tanpa mengikuti jadwal ganjil genap.
BBM Nonsubsidi Tidak Terkena Aturan
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ganjil genap hanya terhadap pengisian BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar.
Pengguna kendaraan yang membeli BBM nonsubsidi tidak wajib mengikuti ketentuan berdasarkan nomor polisi. Dengan demikian, konsumen tetap memiliki pilihan untuk menggunakan BBM nonsubsidi tanpa pembatasan jadwal tersebut.
Kebijakan ini agar dapat membantu mengurangi kepadatan di SPBU sekaligus menjaga agar penyaluran BBM bersubsidi tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ojol Mendapat Pengecualian
Pengemudi ojek online atau ojol mendapatkan pengecualian dari aturan ganjil genap tersebut.
Para pengemudi ojol tetap dapat mengisi BBM bersubsidi setiap hari. Kebijakan ini mempertimbangkan aktivitas mereka yang bergantung pada kendaraan untuk menjalankan pekerjaan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
Pengecualian tersebut berlaku dengan ketentuan pengemudi dapat menunjukkan identitas atau atribut yang membuktikan bahwa mereka merupakan pengemudi ojek online.
Berlaku hingga 20 September 2026
Penerapan pembatasan BBM subsidi di Sulsel menggunakan sistem ganjil genap berlangsung selama delapan hari, yakni mulai 13 sampai 20 September 2026.
Pemerintah mengimbau masyarakat mematuhi jadwal pengisian. Pengguna kendaraan juga tidak memaksakan pengisian BBM subsidi apabila nomor polisi kendaraannya tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku.
Penerapan sistem ganjil genap diharapkan dapat mengurai antrean panjang sekaligus membuat proses pengisian BBM di SPBU berlangsung lebih tertib.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengendalikan distribusi BBM subsidi di tengah tingginya permintaan masyarakat, terutama di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.
