Jakarta, Berita Nusantara 89. Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024. Sidang Ijazah Gibran di MK yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 berlangsung pada Rabu (23/9/2026) dengan agenda penyampaian jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon. Selanjutnya keterangan Pihak Terkait, serta keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Perkara tersebut oleh sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana, yang mempersoalkan keterpenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi cawapres pada Pilpres 2024.
Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa syarat pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Sebagaimana dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu wajib terpenuhi sejak proses pencalonan.
Sidang Ijazah Gibran di MK, KPU Persoalkan Kewenangan MK
Dalam sidang Ijazah Gibran, KPU menyampaikan bahwa persoalan para Pemohon berkaitan dengan syarat pencalonan dan seharusnya masuk dalam ranah sengketa proses pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu.
KPU juga mempertanyakan kedudukan hukum para Pemohon dalam mengajukan PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Menurut KPU, pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PHPU Pilpres adalah pasangan calon peserta pemilu. Sebagaimana dalam ketentuan UU MK, UU Pemilu, dan Peraturan MK.
KPU juga menyatakan bahwa permohonan tersebut setelah melewati tenggang waktu untuk pengajuan PHPU. Menurut KPU, dokumen persyaratan pasangan calon telah melalui proses verifikasi dan memenuhi syarat.
KPU turut menilai dalil mengenai ketidakpenuhan syarat pendidikan Gibran berdasarkan asumsi dan indikasi yang menurut mereka belum dengan keadaan spesifik maupun bukti konkret.
Bawaslu Sebut Tidak Ada Laporan
Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan bahwa pihaknya tidak menerima laporan maupun menemukan dugaan pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan Pemilu 2024.
Bawaslu menyatakan tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu, maupun permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan syarat pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat bagi Gibran.
Namun, dalam persidangan Bawaslu juga menjelaskan adanya persoalan akses terhadap data dan dokumen dalam Sistem Informasi Pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Silon PWP) milik KPU.
Bawaslu sebelumnya telah mengupayakan akses terhadap data tersebut. Persoalan akses itu juga pernah terdapat laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
MK Minta Buka Proses Pembahasan PKPU
Sebelum sidang Ijazah Gibran lanjutan, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta KPU menyampaikan bukti kelengkapan serta risalah pembahasan perubahan PKPU yang mengatur persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Permintaan tersebut berkaitan dengan aturan persyaratan pendidikan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Saldi meminta agar dinamika pembahasan aturan tersebut, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasannya, dapat Mahkamah ketahui.
Saldi juga meminta Bawaslu menjelaskan tindakan pengawasan terkait keterpenuhan persyaratan pendidikan calon wakil presiden pada tahapan Pemilu 2024.
Dengan demikian, MK tidak hanya memperoleh penjelasan mengenai dokumen persyaratan, tetapi juga mengenai proses penyusunan aturan dan pelaksanaan pengawasan pada saat tahapan pencalonan berlangsung.
Sidang Ijazah Gibran di MK : Pemohon Minta Diskualifikasi
Para Pemohon dalam perkara ini meminta MK menyatakan persyaratan pendidikan sebagaimana dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu merupakan persyaratan wajib yang harus terpenuhi pada saat pendaftaran dan penetapan pasangan calon.
Mereka juga meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi persyaratan tersebut, membatalkan penetapannya sebagai cawapres, serta membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Selain itu, para Pemohon meminta MK memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru sesuai mekanisme dalam UUD 1945. Permintaan tersebut merupakan bagian dari petitum para Pemohon dan belum merupakan putusan MK.
Perkara ini kini berada dalam proses pemeriksaan MK. Dalam sidang 23 September 2026, para pihak telah menyampaikan jawaban dan keterangan masing-masing. MK selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh keterangan serta bukti yang diajukan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
