MADIUN, Berita Nusantara 89. Di tengah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Madiun mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), DPRD Kabupaten Madiun memilih tidak larut dalam euforia. Melalui rapat paripurna penyampaian nota keuangan Bupati atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2025, Senin (22/6/2026), legislatif justru menempatkan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA Kabupaten Madiun) sekitar Rp210 miliar sebagai fokus evaluasi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Mujono menilai tata kelola APBD secara umum telah berjalan baik, tercermin dari meraih kembali opini WTP. Namun, menurutnya, capaian tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan besarnya anggaran yang belum terserap.
“Secara umum tata kelola APBD Tahun 2025 sudah cukup baik. Itu terbukti dengan meraih opini WTP,” ujar Mujono.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh fraksi DPRD akan meminta penjelasan rinci terkait faktor penyebab tingginya SILPA tersebut.
“Silpa yang mencapai Rp210 miliar ini nanti akan ada pertanyaan oleh masing-masing fraksi. Kami ingin mengetahui secara detail penyebabnya agar dapat menjadi bahan evaluasi ke depan,” tambahnya.
Data LPJ menunjukkan belanja dan anggaran transfer daerah Rp2,255 triliun hanya terealisasi sebesar Rp2,105 triliun atau 93,34 persen. Sementara belanja modal tercatat hanya terserap 85,27 persen dari pagu yang tersedia.
SILPA Kabupaten Madiun 210 Miliar, Bupati Beri Penjelasan
Bupati Madiun Hari Wuryanto menjelaskan bahwa sebagian SILPA berasal dari sejumlah proyek infrastruktur yang belum dapat terselesaikan hingga akhir tahun anggaran.
“Karena waktunya tidak mencukupi, maka anggaran itu kita jadikan Silpa. Daripada memaksakan dan tidak selesai, lebih baik dengan mengalihkan dan melanjutkan pada tahun berikutnya,” jelas Hari.
Menurut Hari, langkah tersebut untuk menjaga kualitas pekerjaan sekaligus memastikan seluruh proses tetap sesuai ketentuan.
“Kita tidak hanya ingin benar secara substansi, tetapi juga benar secara administrasi dan aturan. Maka lebih baik kita tunda dan masukkan ke dalam Silpa,” tandasnya.
Di tengah berbagai capaian tersebut, DPRD Kabupaten Madiun menunjukkan peran pengawasan yang tidak sekadar berhenti pada penghargaan WTP. Bagi para wakil rakyat, keberhasilan sesungguhnya bukan hanya terletak pada laporan keuangan yang rapi, tetapi juga pada seberapa besar anggaran yang telah siap benar-benar hadir menjadi manfaat bagi masyarakat.
