Jakarta, Berita Nusantara 89. MPR RI menyampaikan permintaan maaf terkait polemik dalam pelaksanaan lomba cerdas cermat. Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI ini di Kalimantan Barat, Sabtu (9/5/2026) yang menjadi sorotan publik. Sebagai tindak lanjut, MPR menonaktifkan juri dan pembawa acara dalam kegiatan tersebut.
Langkah itu setelah muncul kritik dan protes dari sejumlah pihak mengenai jalannya perlombaan. MPR menegaskan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada kegiatan berikutnya.
“MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik. Terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat.” melansir akun Instagram MPR RI, Selasa (12/5/2026).
Permintaan maaf tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas kontroversi yang berkembang di masyarakat.
MPR RI Telah Menonaktifkan Juri dan MC
Pernyataan Akun Resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menyatakan bahwa lomba harus menjunjung sportivitas, keadilan dan objektifitas. Hal ini merupakan semangat pembelajaran, pendidikan dan pembinaan generasi muda yang konstruktif.
Selanjutnya, Juri dan MC telah non aktif serta tindakan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan tersebut.
“Terkait ramainya media sosial tentang LCC Empat Pilar di Kalimantan Barat, mengenai jawaban salah satu peserta lomba. Panitia pelaksana dari Setjen MPR RI telah menonaktifkan juri dan MC,” tulisnya.
“Evaluasi menyeluruh aspek teknis pelaksanaan, termasuk mekanismen penilaian dan verifikasi jawaban peserta. Juga tata kelola keberatan agar pelaksanaan semakin baik, transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Apresiasi tinggi kepada peserta, guru dan masyarakat yang memberikan perhatian atas lomba tersebut.
Polemik Jawaban Peserta
Polemik ini bermula saat ada perbedaan nilai dari juri terhadap jawaban peserta yang sama. “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” ucap salah satu perwakilan Regu C (SMAN 1 Pontianak).
Namun, Dalam video yang beredar, juri dari Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Setjen MPR RI, Dyastasita Widya Budi, memberikan pengurangan nilai minus lima karena jawaban tersebut salah.
Selanjutnya kesempatan dari Grup B (SMAN 1 Sambas). “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” kata perwakilan Regu B.
Juri kali ini memberikan nilai 10 karena jawaban benar. Kemudian langsung mendapatkan protes dari Grup C yang menilai jawabannya sama. ” Izin, tadi kami menjawab sama,” protes mereka.
Dyastasita merespon bahwa mereka melewatkan elemen penting dalam jawaban mereka, yaitu pertimbangan DPD.
Keadaan makin panas ketika juri lain, Kepala Bagain Sekretariat Badan Sosialisasi MPR, Indri Wahyuni turut memberikan pendapat. Ia mengingatkan agar peseerta menggunakan artikulasi yang baik saat menjawab
Kejadian dalam video ini sontak menghebohkan netizen yang kemudian menyerbu akun media sosial MPR RI. Akun resmi Instagram dan Youtube MPR RI pun banjir oleh kritikan.
