Madiun, Berita Nusantara 89. Harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Madiun resmi mulai. Pemerintah Kabupaten Madiun menegaskan komitmennya mendukung operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun.
Program pendidikan sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi (intergenerational poverty) melalui pendidikan berkualitas, pembentukan karakter, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Komitmen Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak. saat menghadiri kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Sekaligus penetapan calon peserta didik di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun, Jumat (31/7/2026).
Mengusung tema “Menanam Harapan, Menumbuhkan Masa Depan Melalui Sekolah Rakyat”, pendidikan gratis asrama bagi siswa keluarga prasejahtera di Kabupaten Madiun dan sekitarnya.
Sekolah Rakyat Terintegrasi : Memutus Kemiskinan
Dalam sambutannya, Bupati Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemensos telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Madiun sebagai salah satu daerah penyelenggara Sekolah Rakyat Terintegrasi.
Menurutnya, program tersebut bukan sekadar menghadirkan fasilitas pendidikan gratis, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia serta mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.
Pada tahap awal, sekolah ini menampung sekitar 260 hingga 360 siswa dari kapasitas maksimal gedung yang mampu menampung hingga 1.200 peserta didik mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
“Program ini sangat strategis karena menyasar keluarga yang benar-benar membutuhkan. Anak-anak memperoleh pendidikan yang layak, sementara orang tua terbantu karena seluruh kebutuhan pendidikan dan kehidupan anak selama bersekolah dalam tanggungan negara,” ujar Hari Wuryanto.
Beban Keluarga Berkurang, Masa Depan Anak Lebih Terjamin
Bupati menjelaskan, keberadaan Sekolah Rakyat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.
Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari pendidikan, tempat tinggal, konsumsi, hingga pembinaan karakter oleh pemerintah. Dengan demikian, keluarga yang sebelumnya masuk kategori masyarakat miskin ekstrem memperoleh kesempatan memperbaiki kondisi ekonominya.
“Begitu anak-anak masuk ke sini, secara otomatis mereka keluar dari beban Desil satu karena seluruh kebutuhannya sudah terpenuhi. Bahkan, tidak hanya anak-anaknya, rumah keluarganya pun kelak akan kita bantu perbaiki. Setelah mereka lulus dan mendapatkan pekerjaan, mereka siap menjadi tulang punggung keluarga untuk mengentaskan kemiskinan secara permanen,” ungkap Bupati.
Menurutnya, pendidikan merupakan instrumen paling efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan yang selama ini menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Pemerintah Kabupaten Madiun juga memastikan pengawasan pelaksanaan program secara berkala. Pengawasan bersama perangkat daerah terkait, kepala sekolah, pengelola asrama, serta tenaga pendidik agar seluruh proses pembelajaran berjalan optimal.
Tidak hanya aspek akademik, pembentukan karakter, kedisiplinan, kemandirian, serta pengembangan mental peserta didik menjadi fokus utama selama mereka mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi.
Kemensos: Asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi Mulai Agustus
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI, Rachmat Koesnadi, menjelaskan kegiatan MPLS Sekolah Rayat Terintegrasi. Pelaksanaannya serentak di hampir 50 Sekolah Rakyat Terintegrasi di berbagai daerah di Indonesia.
Namun khusus Kabupaten Madiun, pelaksanaan sistem full boarding school akan mulai sekitar 10–15 Agustus 2026. Penyesuaian jadwal untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung benar-benar siap.
“Pada prinsipnya ruang kelas dan unit bangunan hunian asrama sudah siap. Saat ini proses finishing tinggal sekitar lima persen, terutama penyempurnaan saluran air bersih, fasilitas sanitasi, dan pembersihan area kantin. Kami mengutamakan keamanan dan kenyamanan sebelum siswa mulai tinggal di asrama,” jelas Rachmat.
Ratusan Siswa dari Madiun dan Ponorogo
Gelombang pertama Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun sekitar 361 siswa. Mayoritas peserta berasal dari Kabupaten Madiun sebanyak sekitar 257–259 siswa, sedangkan sekitar 90 siswa lainnya berasal dari Kabupaten Ponorogo.
Para peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Selain memperoleh pendidikan formal, para siswa juga akan mengikuti pembinaan karakter, penguatan disiplin, pendidikan kebangsaan, hingga pengembangan keterampilan hidup sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun pendidikan tinggi.
Prioritas Guru Sekolah Rakyat Terintegrasi dari Daerah
Terkait tenaga pendidik, Kemensos RI bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses rekrutmen.
Terdapat 50 hingga 70 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang akan bertugas di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun.
Rachmat mengatakan pemerintah memprioritaskan guru-guru yang berasal dari daerah setempat agar lebih memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat sekitar.
Selain itu, konsep Sekolah Rakyat mengusung sistem multi-entry dan multi-action, sehingga pelaksanaan pembelajaran bersifat fleksibel menyesuaikan kesiapan fasilitas maupun kebutuhan peserta didik.
Program tersebut akan menjadi model pendidikan inklusif yang tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mampu mempercepat pengentasan kemiskinan melalui akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak bangsa.
