Madiun, Berita Nusantara 89. Sorotan terhadap proyek RPH Kota Madiun mencuat setelah DPC Squad Nusantara Madiun Raya menyampaikan laporan kepada DPRD Kota Madiun. Lebih jauh, laporan ini terbuka dalam audiensi antara DPC Squad Nusantara dengan Komisi III DPRD Kota Madiun. Kamis (30/04/2026). Langkah ini sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang perlu mendapat perhatian serius dari pemangku kebijakan.
Ketua DPRD Kota Madiun H Armaya terlihat hadir dan menyampaikan Apresiasi dan tanggapannya. Ketua Komisi III dan jajaran anggota Komisi III juga turut dalam audiensi. Sementara dari DPC Squad Nusantara Madiun Raya hadir dalam audiensi dan laporan dalam pertemuan tersebut.
“Kami hari ini bertemu menyampaikan laporan dan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Madiun dan Komisi III guna menyampaikan aspirasi, laporan dan klarifikasi serta audiensi“. Menurut Ketua DPC Squad Nusantara Madiun Raya Isnandar Hariadi.
DPC Squad Nusantara Madiun Raya melaporkan sejumlah temuan terkait proyek Rumah Potong Hewan (RPH) kepada dewan. Mereka menilai terdapat hal-hal yang perlu kajian lebih mendalam. Langkah tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Organisasi masyarakat memiliki peran dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Squad Nusantara Madiun Raya : Dorong Transparansi dan Akuntabilitas
Selain itu, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait. Dengan demikian, transparansi dalam pelaksanaan proyek dapat terjaga.
Sebelumnya, DPC Squad Nusantara Madiun Raya menemukan ketidaksesuaian dalam pekerjaan proyek Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Madiun.
”Hari ini DPC kami ketemu dengan Komisi III DPRD Kota Madiun. Ada beberapa temuin kami terkait proyek pembangunan Rumah Potong Hewan Kota Madiun. Kondisinya tidak layak dan berkualitas rendah serta temuan kami, verifikasi alamat kantor pemenang Tender adalah Ruko Kosong dalam kondisi tertutup. Lebih jauh, tak ada aktivitas layaknya sebuah kantor,” ujar Isnandar Hariadi.
Pihak DPC Squad Nusantara menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap proyek pemerintah. Transparansi akan menjadi kunci untuk mencegah potensi penyimpangan. Mereka juga berharap adanya tindak lanjut dari pihak legislatif. Pengawasan yang maksimal akan mampu memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan. Di sisi lain, akuntabilitas menjadi aspek penting dalam penggunaan anggaran. Setiap tahapan proyek dengan pertanggungjawaban secara jelas.
Lebih jauh, Nanang mennyampaikan dalam kapasitasnya sebagai mitra kontrol sosial masyarakat dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat. ” Kami konsisten melaksanakan Tupoksi guna mengawal kepentingan masyarakat khususnya terkait kebijakan dan program serta pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah,” pungkasnya
Perlu Evaluasi Menyeluruh
Sorotan terhadap proyek RPH Kota Madiun membuka ruang evaluasi yang lebih luas. Pemerintah daerah agar dapat melakukan peninjauan secara menyeluruh. Evaluasi ini tidak hanya menyangkut teknis pelaksanaan. Namun juga mencakup aspek perencanaan, pengawasan, serta manfaat bagi masyarakat.
Dengan langkah tersebut, proyek dapat memberikan dampak positif. Selain itu, kepercayaan publik terhadap pembangunan juga dapat meningkat.
DPC Squad Nusantara menegaskan akan terus mengawal perkembangan proyek tersebut. Pengawasan berkelanjutan akan menjadi penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan.
Melalui sorotan terhadap proyek RPH Kota Madiun, agar semua pihak dapat bekerja lebih profesional. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan legislatif menjadi kunci keberhasilan pembangunan.
