Madiun, Berita Nusantara 89. Agustus 2026 menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk kembali merenungkan makna kemerdekaan. 81 tahun lalu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan menyatakan diri terbebas dari penjajahan serta berhak menentukan nasib sendiri.
Namun, setelah 81 tahun berlalu, satu pertanyaan tetap layak mengemuka : benarkah seluruh rakyat Indonesia sudah benar-benar merasakan kemerdekaan?
Pertanyaan tersebut mungkin terdengar terlalu besar jika terkait dengan salah satu program pemerintah saat ini, yakni sekolah gratis. Namun, justru dari dunia pendidikan, makna kemerdekaan dapat terlihat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
81 Tahun Indonesia : Sekolah Gratis Tapi Bayar Ini Dan Itu …
Program sekolah gratis tentu membawa harapan bagi banyak keluarga. Tidak adanya SPP dan iuran rutin dapat mengurangi beban pengeluaran orang tua.
Namun, pendidikan tidak berhenti pada pembayaran SPP. Orang tua masih menghadapi berbagai kebutuhan sekolah yang harus terpenuhi sepanjang tahun ajaran.
Salah satu kebutuhan tersebut adalah seragam sekolah. Jenis seragam yang harus siswa miliki cukup beragam, terutama di tingkat SMP.
Ada seragam putih-biru, batik, muslim, olahraga, pramuka hingga almamater. Jika seluruh kebutuhan tersebut terhitung, biaya yang harus keluar dapat mencapai sekitar Rp2 juta atau bahkan lebih.
Pengeluaran itu belum termasuk LKS, foto siswa kelas akhir, biaya perpisahan, serta kebutuhan lain yang muncul dalam kegiatan sekolah. Dalam sejumlah kondisi, orang tua juga menghadapi permintaan sumbangan pembangunan yang menggunakan berbagai istilah.
Setiap kebutuhan tentu memiliki alasan masing-masing. Namun, bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, semua kebutuhan tersebut tetap berarti pengeluaran tambahan.
Ketika Kebutuhan Sekolah kepada Penyedia Tertentu
Persoalan menjadi lebih serius ketika kebutuhan siswa mengarah kepada penyedia tertentu. Misalnya, sekolah mengarahkan pembuatan seragam kepada penjahit tertentu dengan alasan menjaga keseragaman. Alasan tersebut mungkin terdengar masuk akal, tetapi sekolah tetap perlu membuka informasi secara transparan kepada orang tua.
Hal serupa juga dapat terjadi pada kebutuhan LKS. Secara aturan maupun kebijakan internal, LKS bisa saja tidak wajib. Namun, kondisi di kelas dapat membuat siswa merasa harus memilikinya ketika banyak tugas menggunakan materi dari buku tersebut.
Pilihan untuk tidak membeli akhirnya bukan lagi pilihan yang sederhana bagi siswa.
Persoalan semakin rumit apabila buku tersebut hanya tersedia di satu toko. Belum tentu terdapat permainan dalam kondisi seperti itu. Namun, sekolah tetap perlu menjelaskan mekanisme pengadaan dan distribusinya secara terbuka.
Sekolah merupakan lembaga pendidikan. Karena itu, setiap proses yang berkaitan dengan kebutuhan siswa harus mengedepankan transparansi dan kepentingan peserta didik.
Persoalan paling penting muncul ketika seorang anak tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolah. Siswa yang belum memiliki LKS atau belum mampu membeli seluruh seragam seharusnya memperoleh solusi. Sekolah perlu menghadirkan jalan keluar, bukan memberikan sindiran atau perlakuan yang dapat melukai perasaan anak.
Anak tidak pernah memilih untuk lahir dari keluarga miskin. Ia juga tidak menentukan pekerjaan orang tuanya, besarnya penghasilan keluarga, maupun kondisi ekonomi yang mereka hadapi.
Karena itu, keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mempermalukan seorang anak di lingkungan sekolah.
Sekolah seharusnya menjadi tempat anak memperoleh pengetahuan, membangun kepercayaan diri, dan mengembangkan cita-cita. Bukan tempat seorang anak merasa rendah hanya karena keluarganya tidak mampu memenuhi kebutuhan tertentu.
Makna Sekolah Gratis Harus Diperluas
Di sinilah makna sekolah gratis perlu kita lihat secara lebih luas.
Gratis bukan sekadar tidak membayar SPP. Gratis juga harus berarti setiap anak memiliki kesempatan belajar tanpa kehilangan martabat akibat keterbatasan ekonomi.
Pemerintah tidak cukup hanya mengawasi ada atau tidaknya pungutan di sekolah. Pengawasan juga perlu menyentuh mekanisme pengadaan seragam, buku, perlengkapan sekolah, serta berbagai kebutuhan siswa lainnya.
Sekolah pun memiliki tanggung jawab untuk memastikan siswa dari keluarga kurang mampu memperoleh solusi yang layak.
Bantuan dapat diberikan melalui berbagai mekanisme. Sekolah dapat menyediakan seragam layak pakai, memfasilitasi akses buku, atau mencari solusi lain tanpa membuat siswa merasa berbeda dari teman-temannya.
81 Tahun Indonesia : Keberhasilan Pendidikan Bukan Sekadar Nilai Rapor
Ukuran keberhasilan pendidikan tidak hanya terlihat dari nilai rapor dan angka kelulusan.
Ada pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah anak dari keluarga miskin dapat duduk di ruang kelas dengan tenang?
Apakah ia dapat berdiri sejajar dengan teman-temannya?
Apakah ia dapat belajar tanpa merasa rendah hanya karena kondisi ekonomi keluarganya?
Jika jawabannya belum, maka program sekolah gratis masih sebatas kebijakan. Makna kemerdekaan dalam pendidikan juga belum sepenuhnya hadir.
81 Tahun Indonesia : Kemerdekaan Harus Dirasakan Setiap Anak
81 tahun Indonesia merdeka setelah Proklamasi Kemerdekaan, makna kemerdekaan tidak boleh berhenti pada terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan.
Kemerdekaan juga harus hadir dalam kehidupan anak-anak Indonesia. Mereka harus memiliki kesempatan belajar, tumbuh, dan mengejar cita-cita tanpa terbelenggu keterbatasan ekonomi.
Sekolah gratis seharusnya tidak hanya membebaskan orang tua dari SPP. Kebijakan tersebut juga harus membebaskan anak dari rasa malu karena miskin.
Sebab pendidikan yang benar-benar merdeka bukan hanya soal biaya yang lebih ringan. Pendidikan yang merdeka adalah ketika setiap anak dapat belajar dengan bermartabat, tanpa merasa dijajah oleh kemiskinan.
